PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon mendorong pengelolaan dan pemanfaatan kayu hutan di Kalteng dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting seperti ekologi lingkungan dan Corporate Social Responcibility (CSR).
Menurutnya, sejumlah aspek tersebut sangat penting untuk diperhatian, terutama bagi Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang begerak dibidang industri kayu.
Ia menyebutkan, salah satu perusahaan yang telah menerapkan hal tersebut yaitu PT Erna Djuliawati. Perusahaan ini sendiri beroperasi di Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan dan Kecamatan Tumbang Hiran, Kabupaten Katingan, yang berkantor pusat di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).
“Pelaksaan kegiatan CSR PT Erna Djuliawati telah berjalan dengan baik, dimana perusahaan tersebut telah membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Bahkan, perusahaan tersebut juga menyediakan dokter serta layanan medis gratis dan menyediakan transportasi untuk masyarakat,” ujar anggota DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) ini, Jumat 28 Mei 2021.
Hal ini diketahui saat melaksanakan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke kantor pusat PT Erna Djuliawati belum lama ini. Ditambahkannya, CSR di perusahaan ini secara aktif berpartisipasi dalam berbagai acara keagamaan, mendukung rumah ibadah dan meminta masukan dari masyarakat mengenai situs-situs penting secara budaya dan kemudian melindungi situs-situs tersebut dari penebangan. Kemudian mereka juga mendirikan mendirikan sekolah, memperkerjakan guru dan memberikan beasiswa.
Kunker ini sendiri dijelaskan Lohing, sebagai salah satu tugas pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya, guna memastikan kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) serta memastikan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dengan mempertimbangkan aspek produksi, ekologi lingkungan dan sosial dalam pengelolaan hutan.
“Kami mengapresiasi komitmen perusahaan HPH itu dalam pengelolaan hutan secara lestari dengan memperhatikan aspek sosial. Untuk kedepannya diharapkan ada suatu perencanaan yang baik dan terkoordinasi dalam hal pelaksanaan CSR agar terencana tepat sasaran merata dan berkesinambungan,” ucap Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Terakhir Ia menyampaikan pelaksanaan CSR harus terencana, tepat sasaran merata dan berkesinambungan. Termasuk dari segi pengelolaan SDA perlu adanya kesepahaman antara pemerintah, pelaku usaha investasi dan masyarakat demi pemanfaatan SDA yang berkelanjutan sehingga dapat mensejahterakan dan memajukan perekonomian Kalteng.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post