KUALA KURUN – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gumas menyampaikan laporan tentang hasil pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2023 serta rancangan KUA-PPAS tahun 2024. Ini merupakan hasil pembahasan antar banggar DPRD dengan tim anggaran pemkab dan kepala perangkat daerah.
“Ada beberapa hal yang disepakati dalam pembahasan itu. Salah satunya yakni KUPA tahun 2023 diarahkan pada hal yang prioritas dan sangat mendesak, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata juru bicara Banggar DPRD Untung Jaya Bangas, Selasa, 15 Agustus 2023.
Kesepakatan lainnya yakni disarankan kepada pemkab melalui perangkat daerah terkait, untuk ciptakan alternatif lapangan kerja berbasis pertanian, perikanan, peternakan dan perdagangan bagi masyarakat, sehingga mengalihkan usaha yang selama ini mengandalkan PETI.
“Pemkab juga harus mengupayakan perbaikan dan penanganan infrastuktur jalan dan jembatan yang rusak, terutama di Kota Kuala Kurun serta mendesak PBS, agar mengangkat tenaga kerja lokal sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku,” ujar dia.
Terkait PPAS Perubahan APBD pada tahun 2023 yakni target pendapatan sebelum Perubahan APBD Rp1.184.704.234.995, setelah perubahan Rp1.184.704.234.995, sehingga pendapatan tidak mengalami perubahan. Sedangkan belanja sebelum perubahan Rp1.280.973.089.733, dan setelah perubahan Rp.1.308.283.617.849, sehingga belanja mengalami kenaikan Rp27.310.528.116.
“PPAS Perubahan APBD tahun 2023 ini terinci dalam program/kegiatan masing-masing perangkat daerah, yang sudah disepakati berdasarkan hasil pembahasan oleh banggar DPRD bersama tim anggaran pemkab,” terangnya.
Mengenai KUA dan PPAS tahun 2024, yakni pendapatan daerah ditargetkan Rp1.197.071.289.659. Pendapatan itu bersumber dari PAD Rp84.719.417.995, pendapatan transfer Rp1.108.603.831.664, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp3.748.040.000. Proyeksi pendapatan tahun 2024 mengalami peningkatan 1,04 persen dari tahun sebelumnya. “Sedangkan untuk belanja tahun 2024 ditargetkan Rp1.261.119.944.140. Proyeksi itu berkurang Rp19.853.145.593 dari tahun sebelumnya,” jelas Untung.
Dalam APBD tahun 2024, tunjangan bagi dokter umum ASN dan PTT, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lain perlu ditingkatkan, serta peningkatan disiplin kerja dan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, anggaran pendidikan terutama beasiswa bagi peserta didik juga perlu ditingkatkan, termasuk anggaran untuk tugas belajar yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
(sid/matakalteng.com)
Discussion about this post