KUALA KURUN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gumas menyampaikan hasil pembahasan lima buah raperda tahun 2022. Lima raperda itu yakni tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing, tentang pengelolaan air limbah domestik, tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Gumas, tentang perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta tentang perubahan kelima atas perda Nomor 5 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.
“Setelah dilakukan pembahasan lima buah raperda itu, disimpulkan bahwa hanya empat buah raperda yang menyetujui untuk segera ditetapkan menjadi perda. Sedangkan raperda terkait Penyertaan Modal Perusda Gunung Mas Perkasa untuk sementara ditunda pembahasannya,” kata Juru Bicara Bapemperda DPRD Kabupaten Gumas Iceu Purnamasari, Senin, 28 November 2022.
Dia menjelaskan, penundaan itu dikarenakan dalam RDP terdahulu telah disepakati dan diminta komisi II dan anggota DPRD, agar segera melakukan audit terhadap perusda, untuk memudahkan proses dan adanya tanggung jawab oleh jajaran pengurus dan meminta dewan pengawas untuk dapat mengawal hal ini.
“Hal lain yang menjadi alasan penundaan itu adalah karena pada saat pembahasan, direktur utama perusda gunung mas perkasa tidak dapat hadir dengan alasan sakit,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, juga disampaikan catatan dan pertimbangan terhadap empat buah raperda yang sudah disetujui. Untuk raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing, diusulkan karena adanya perubahan regulasi di tingkat pusat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mengubah istilah terdahulu menjadi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
“Dalam raperda itu, sepakat tidak ada perubahan, penambahan maupun pengurangan pada pasal-pasal, dan raperda ini masuk dalam kategori perubahan perda kumulatif terbuka,” tuturnya.
Kemudian, catatan dan pertimbangan terhadap raperda tentang pengelolaan air limbah domestik, yakni disepakati tidak ada perubahan, penambahan maupun pengurangan pada pasal-pasal, dan untuk penegakan sanksi dilakukan paling akhir sesuai dengan tahapan. Yang terpenting perda sudah ada dan bisa disahkan.
“Apabila sudah ditetapkan menjadi perda, kami ingin perangkat daerah terkait perlu banyak melakukan sosialisasi, sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat,” terangnya.
Lalu catatan dan pertimbangan terhadap raperda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Gumas, yaitu sepakat pada pasal 16 mengalami perubahan, dimana menjadi penjual langsung menyediakan petugas/pramuniaga tersendiri untuk konsumen, dan pengecer wajib melarang konsumen meminum langsung di lokasi penjualan.
“Raperda ini juga mengatur pihak-pihak yang dapat menjadi pengecer diluar distributor-sub distributor, seperti sejenis cafe tidak bisa lagi menjual, kecuali karaoke, pengecer dan penjual (toko miras),” katanya.
Selanjutnya, catatan dan pertimbangan raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni sepakat perubahan pasal 8, bahwa dokumen perencanaan perumahan wajib mendapatkan pengesahan dari bupati untuk dilimpahkan kepada perangkat daerah yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman.
(sid/matakalteng.com)
Discussion about this post