KUALA KURUN – Fraksi Partai Golkar DPRD Gumas meminta kepada dinas kesehatan (dinkes), agar berupaya menekan angka kematian bagi ibu melahirkan. Salah satunya dengan lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga ke pelosok desa.
“Kami minta dinkes terus memberikan pemahaman ke masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan secara rutin melalui posyandu, dan kegiatan masyarakat lain dengan program yang bisa menekan angka kematian ibu melahirkan,” tegas Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Gumas Siti Hilmiah, pekan lalu.
Di samping itu, dinkes juga harus mengupayakan menekan angka stunting dengan meningkatkan kecukupan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak, dan menyosialisasikan bagaimana cara memenuhi kecukupan gizi mereka.
“Bentuk sosialisasi dalam menekan angka stunting yang bisa adalah dengan melibatkan camat, lurah, dan kades,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Gumas Efrensia LP Umbing mengatakan, sejauh ini dinkes sudah berusaha dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi, diantaranya pemenuhan standar sarana dan prasarana dalam kesiapan persalinan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui berbagai pelatihan dan orientasi, serta upaya promosi kesehatan melalui penyuluhan.
“Berdasarkan instruksi Bupati Gumas Nomor 1 tahun 2021, ibu hamil wajib melahirkan di fasilitas kesehatan (faskes). Jika tidak ada faskes, maka wajib melahirkan dengan bantuan dari tenaga kesehatan,” terangnya.
Terkait upaya menekan angka stunting, pada tahun 2023 nanti, akan dilakukan pemberian makanan tambahan (PMT) pangan lokal berupa makanan tambahan pemulihan yang berbahan baku lokal. Ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) non fisik tahun 2023.
“Makanan tambahan ini akan dikelola oleh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) bekerjasama dengan kader untuk diberikan kepada balita kekurangan gizi kronis (KEK), gizi kurang, dan gizi buruk dalam upaya mencegah stunting,” tukasnya.
(sid/matakalteng.com)
Discussion about this post