BUNTOK – Implementasi dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah, adalah demi pelaksanaan pembangunan serta pengentasan kemiskinan di pedesaan.
“Jadi ADD adalah siklus pembangunan desa, laporan evaluasi serta sejauh mana target akan dilaksanakan, bahkan gambaran pembangunan bukan hanya di kota, namun juga di desa,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Barsel Hermanes, Jumat, 3 Mei 2024.
Perlu diketahui, kata anggota Legislatif dari PDIP Barsel itu, bahwa Pemerintah Kabupaten Barsel bukan hanya memfokuskan pembangunan di perkotaan saja, namun juga lebih kearah pedesaan maupun pelosok.
Menurut dia, dengan ADD, maka perkembangan serta peningkatan yang ada tidak akan jauh berbeda serta tidak terlalu mencolok antara kota dan desa.
Selain itu, kata dia, hal tersebut juga berpengaruh dalam pemberantasan kemiskinan di desa, diantaranya peningkatan pertukaran keuangan, akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
“Pastinya pelaksanaan ADD merupakan upaya pemerintah Kabupaten dalam memberikan ruang kepada pemerintahan desa, dari segi unsur pelaksanaan serta pelimpahan kewenangan, dengan dana yang ada, agar pembangunan desa dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun,”terangnya.
Wakil rakyat itu mencontohkan, dimana porsi pembangunan Kabupaten meliputi pembangunan jalan atau infrastruktur kantor atau balai desa.
Dan hal tersebut, kata dia, belum tentu masuk porsi pembangunan di pedesaan. “Karena apabila tetap dipaksakan, tentunya tidak akan mencapai sasaran,”tegasnya.
Anggota Fraksi PDIP itu menambahkan, bahwa pemerintah harus menurunkan tim fasilitasi untuk ADD di beberapa wilayah desa untuk memfasilitasi masyarakat dalam penggunaan ADD tersebut.
“Jadi nanti akan ada perencanaan pembangunan yang riil, dimana pembangunan di desa jangan disamakan dengan porsi pembangunan di Kabupaten, sehingga tidak ada kesan memaksakan, termasuk dalam penggunaan ADD harus transparan dan akuntabel,” pintanya tegas.
(co/matakalteng)
Discussion about this post