BUNTOK – Komisi II DPRD Barito Selatan, menekankan kepada mitra kerjanya agar program yang dilaksanakan pada 2023 harus sesuai arah kebijakan prioritas. “Sesuai arah kebijakan prioritas tersebut di antaranya pemulihan ekonomi,” kata Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan Ensilawatika Wijaya, Rabu 10 Agustus 2022.
Dia mengatakan, pemulihan ekonomi itu seperti bidang infrastruktur yang dalam hal ini pembangunan jalan dan jembatan menuju wilayah pedesaan. Program tersebut dalam upaya membuka keterisolasian desa.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu mengatakan, untuk pemulihan ekonomi lainnya yakni seperti di bidang pendidikan, ketahanan pangan, serta perumahan dan permukiman.
“Termasuk juga program peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar bisa dilaksanakan 100 persen,” jelas Ensilawatika Wijaya.
Oleh karena itu, dalam kegiatan rapat yang telah dilaksanakan, pihaknya melakukan pendalaman-pendalaman terkait program yang akan dilaksanakan mitra kerja komisi II DPRD Barito Selatan.
Dikatakannya, hasil dari pendalaman nantinya akan disampaikan kepada Badan Anggaran untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023 mendatang.
Sedangkan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang dilakukan pendalamannya yakni Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Perhubungan serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP).
“Untuk pendalaman program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) akan dilaksanakan pada Jumat 12 Agustus 2022 karena ada kegiatan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) di Jakarta, sehingga mereka meminta menunda rapat pada hari ini bersama komisi II,” ujarnya.
(co/matakalteng.com)
Discussion about this post