PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengungkapkan keprihatinan atas kenaikan harga bawang merah yang kembali terjadi di wilayah tersebut. Yuas menyebutkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) secara aktif bergerak melalui berbagai langkah strategis guna mengatasi dampak dari lonjakan harga ini.
“Salah satu langkah yang diambil adalah melalui koordinasi intensif antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, serta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyelenggarakan pasar murah,” ujar Yuas disela Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Ruang Bajakah Kantor Gubernur, Senin 8 Juli 2024. Upaya ini diharapkan dapat memberikan akses lebih terjangkau bagi masyarakat terhadap bawang merah, yang merupakan komoditas penting dalam pangan sehari-hari.
“Pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga bawang merah dan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan yang perlu diambil. Informasi terbaru akan segera dilaporkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) guna mendukung kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah ini,” ungkap Yuas Elko.
Sementara itu Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Regional Kalimantan Tengah, Budi Cahyanto, menyatakan bahwa ketergantungan wilayah ini terhadap pasokan bawang merah dari luar menjadi penyebab utama tingginya harga komoditas tersebut. Budi menjelaskan bahwa upaya untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di mana Bulog telah menginisiasi langkah-langkah konkret.
Salah satunya adalah dengan menghubungkan langsung para penjual di Palangka Raya, Sampit, dan kota-kota yang terpengaruh inflasi dengan petani di Probolinggo. Dalam situasi saat ini, kita terpaksa menyesuaikan harga jual dengan kondisi pasar di wilayah penghasil bawang merah tersebut,” tambahnya. Budi juga menyampaikan harapannya agar produksi bawang merah lokal di Kalteng dapat segera pulih kembali.
Namun, dia menyoroti bahwa tantangan cuaca yang tidak menentu seringkali menghambat produktivitas petani, menyebabkan hasil panen tidak optimal dan merugikan petani setempat. Yuas Elko juga mengungkapkan bahwa inspeksi mendadak (Sidak) pasar masih menunggu perintah langsung dari Gubernur. Hal ini juga berlaku untuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan yang seharusnya sudah turun ke lapangan.
“Sidak pasar akan segera dilakukan kembali. Tujuannya adalah untuk mencegah para pedagang agar tidak menyimpan stok barang, sehingga dapat mengendalikan harga agar tetap stabil,” ujar tambahnya. Menurutnya, sidak pasar memiliki dampak yang sangat efektif dalam mengatur pasar. Dengan sidak ini, pedagang dan penyedia tidak dapat menahan barang dagangan mereka, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan harga barang melebihi harga eceran tertinggi (het).
Namun, tidak hanya pemerintah provinsi yang bergerak. Kabupaten dan kota juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memantau harga. Setiap wilayah harus terlibat aktif dalam mengawasi pergerakan harga, sehingga dapat cepat mengambil tindakan yang diperlukan,” lanjutnya.
Yuas Elko menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian harga ini. Dia menyoroti peran kritis pemerintah kabupaten dan kota dalam menjaga stabilitas harga di tingkat lokal. “Dalam koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, kami optimis dapat menghadapi tantangan kenaikan harga ini dengan lebih efektif,” tutupnya.
(vi/matakalteng)
