SUKAMARA – Dalam upaya melakukan pencegahan dan kesiapan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dan melibatkan semua stakeholder menggelar rapat koordinasi.
Wakil Bupati Sukamara, Ahmadi saat membuka rakor mengatakan bahwa pemerintah daerah selalu mengajak semua stakeholder terkait baik TNI, Polri, Satpol PP Damkar, KPHP, Manggala Agni, seluruh camat, kepala desa dan lurah, pihak swasta terutama perusahaan besar sawit dan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi Karhutla.
“Mari secara bersama-sama berkolaborasi dan bahu membahu mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kabut asap seperti yang terjadi ditahun 2019,” ajak Ahmadi saat membuka rakor di Aula Kantor Bupati Sukamara, Kamis 2 Februari 2023.
Diterangkan, permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sukamara setiap tahunnya adalah Karhutla yang berdampak bagi kehidupan.
“Asap akibat karhutla selain mempengaruhi keseharian masyarakat, juga mempengaruhi kualitas lingkungan dan aktivitas ekonomi,” terangnya.
Wakil Bupati juga menegaskan, pengendalian karhutla sebaiknya berfokus pada upaya pencegahan karhutla seperti patroli pencegahan, sosialisasi atau kampanye ke masyarakat dan pihak terkait.
Selain itu memberikan informasi melalui pemasangan baliho cegah karhutla, hingga membangun koordinasi informasi dengan berbagai pihak. Arus informasi terkait karhutla akan berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan respon Manggala Agni, seperti masyarakat yang memberikan informasi Karhutla sehingga cepat ditangani.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sukamara, saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah ini,” tutupnya.
(akh/matakalteng.com)
Discussion about this post