PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat proses verifikasi dan pengawasan terhadap penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut diambil guna memastikan seluruh dapur yang menjadi penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memenuhi standar kebersihan pangan dan kesehatan lingkungan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Riduan, menegaskan bahwa penerbitan SLHS tidak dapat dilakukan secara cepat. Setiap dapur SPPG harus melewati tahapan ketat, mulai dari pelatihan bagi penjamah makanan, pemeriksaan fasilitas dapur, hingga audit sanitasi yang dilakukan tim teknis.
“SLHS bukan hanya dokumen formalitas, melainkan bukti bahwa dapur telah memenuhi persyaratan kebersihan dan kelayakan konsumsi. Verifikasi dilakukan secara berlapis untuk memastikan kualitasnya,” ujar Riduan, Rabu, 15 Oktober 2025.
Dia menambahkan, pengawasan lapangan dilakukan bersama tim BGN Wilayah Palangka Raya dengan memeriksa aspek sanitasi lingkungan, kebersihan alat masak, serta penyimpanan bahan makanan. Dapur yang belum memenuhi standar akan dibina dan diberi waktu untuk melakukan perbaikan.
“Tidak ada toleransi dalam hal kebersihan. Setiap dapur wajib memiliki sumber air bersih, pengelolaan limbah yang baik, dan tata ruang masak yang aman agar tidak terjadi kontaminasi silang,” tegasnya.
Dia juga menjelaskan bahwa SLHS menjadi bentuk jaminan bagi masyarakat bahwa makanan yang disajikan melalui program MBG aman dikonsumsi dan dikelola secara profesional. Pengawasan terhadap kelayakan dapur dilakukan secara rutin untuk menjaga kualitas pelayanan.
“Sertifikat ini memiliki masa berlaku tertentu dan akan dievaluasi secara berkala. Bila ada perubahan kondisi di lapangan, tim akan segera melakukan pemeriksaan ulang,” jelasnya.
Selain itu, Dinkes mendorong setiap SPPG untuk menerapkan sistem pencatatan digital guna memantau distribusi dan kualitas makanan yang disediakan. Inovasi ini diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG.
“Dengan sistem digital, seluruh proses mulai dari bahan baku hingga distribusi dapat terpantau dengan jelas dan terukur,” tutupnya.
(rzl/matakalteng)
Discussion about this post