NANGA BULIK – Dalam rangka memastikan penyaluran Dana Desa (DD) dan Bantuan Langsung Tunan (BLT) yang bersumber dari Anggaran Dana Desa di masa pandemi Covid- 19, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lamandau melaksanakan monitoring dengan dihadiri Kepala DPMD Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan itu di hadiri oleh Camat dan Kepala desa se- Kabupaten Lamandau di Gedung Pertemuan Umum Lantang Torang, 6 November 2020.
Kepala DPMD Kabupaten Lamandau, Muriadi menyampaikan, bahwa kegiatan itu untuk mengevaluasi penyaluran Dana Desa (DD) dan BLT-DD di semua desa di daerah itu.
“Penyaluran dana desa di Kabupaten Lamandau sejumlah Rp78,88 miliar lebih, dan telah terserap sekitar Rp63,380 miliar lebih. Sampai saat ini kami sudah mengajukan untuk pencairan tahap tiga, yang mana 22 desa dari 85 desa di Kabupaten Lamandau yang masih proses,” ungkapnya.
Muriadi menambahkan, bahwa penyaluran dana desa di Kabupaten Lamandau cukup lancar dan tidak mengalami kendala yang berarti.
“Sebenarnya berdasarkan pertemuan kami dengan Kepala KPPN mengharapkan penyaluran dana desa ini selesai bulan Oktober kemarin, namun karena kita tau tidak seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pandemi,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada camat dan kepala desa untuk tetap bersinergi dan berkoordinasi dengan DPMD apabila ada kendala dan hal-hal yang perlu dicari solusi.
Ditempat yang sama, Kepala DPMD Provinsi Kalimantan Tengah Rojikinnoor, menyampakan bahwa untuk Kabupaten Lamandau rata-rata serapan dana desanya cukup tinggi.
“Kami sampaikan apresiasi untuk Kabupaten Lamandau karena hingga saat ini rata-rata serapannya sebesar 82 persen, namun demikian evalusi tetap berjalan untuk memastikan bahwa ditengah pandemi ini masyarakat Lamandau tetap mendapatkan bantuan yang bersumber dari dana desa,” ungkapnya.
Untuk itu, Rojikinnoor mengajak semua tetap fokus dan merealisasikan penyaluran BLT kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa yang masih memiliki dana desa untuk menyalurkan bantuan pada tahap tiga hingga bulan Desember. Peran DPMD dan seluruh camat untuk memastikan seluruh desa telah melaksanakan program tersebut,” imbuhnya.
Kendala yang sering terjadi di lapangan, menurut Rojikinnoor adalah jumlah penerima bantuan atau KPM yang lebih besar dibandingkan anggaran yang disiapkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih maksimal dalam merealisasikan program bantuan tersebut dapat sesuai dengan aturan sehingga penyalurannya tepat sasaran.
“Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai motor penggerak dan monitoring sehingga roda pemerintahan berjalan hingga tingkat desa,”ujarnya.
Pada kesempatan itu, Rojikinnoor juga berharap kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Lamandau untuk dapat mengembangkan ekonomi desa melalui inovasi yang dapat dikembangkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap desa diharapkan dapat berinovasi melalui BUMdes dengan konsep dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan warganya,” tukasnya.
(btg/matakalteng.com)
FOTO : BINTANG/MATAKALTENG – DPMD Lamandau melaksanakan monitoring penyaluran Dana Desa dan BLT-DD yang diikuti oleh seluruh Camat dan Kepala Desa, Jumat 6 November 2020.
Discussion about this post