SAMPIT – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025 setelah sempat menurun pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kotim pada 2025 tercatat sebesar 5,83 persen, naik 0,17 persen poin dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 5,66 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotim, Alang Arianto, menjelaskan bahwa kenaikan tersebut setara dengan bertambahnya sekitar 1.010 jiwa penduduk miskin, sehingga total jumlah penduduk miskin di Kotim pada 2025 mencapai 27.700 jiwa.
“Secara tren memang terjadi fluktuasi. Tahun 2023 dan 2024 kita sempat menurun, namun di 2025 kembali naik. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi program penanggulangan kemiskinan,” ujar Alang Arianto, Senin 15 Desember 2025.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kotim terus meningkat setiap tahun. Pada 2020 tercatat sebanyak 428.080 jiwa, meningkat menjadi 461.064 jiwa pada 2025.
Seiring pertumbuhan penduduk tersebut, dinamika jumlah penduduk miskin juga mengalami perubahan dari 26.640 jiwa pada 2020, naik menjadi 27.560 jiwa pada 2022, lalu turun di 2023 dan 2024, sebelum kembali meningkat di tahun 2025.
Selain persentase kemiskinan, indikator lain juga menjadi sorotan. Garis Kemiskinan Kotim terus mengalami kenaikan, dari Rp446.039 pada 2020 menjadi Rp596.118 pada 2025.
Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan hidup layak masyarakat, terutama akibat faktor inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada 2025 tercatat sebesar 1,00, meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka 0,96. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga meningkat dari 0,24 pada 2024 menjadi 0,27 pada 2025, yang menandakan adanya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
“Dalam perbandingan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, Kotim termasuk daerah yang mengalami kenaikan persentase penduduk miskin pada 2025,”tegasnya.
Dari data yang ditampilkan, terdapat enam kabupaten yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, sementara Kotim justru mengalami kenaikan dan berada di angka 5,83 persen.
Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,47 persen dan sedikit di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di kisaran 5,19 persen.
Alang Arianto menegaskan, Pemkab Kotim kini semakin memfokuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN merupakan data terpadu yang dinamis hasil integrasi beberapa basis data nasional, seperti DTKS, Regsosek, P3KE, serta pemadanan dengan data kependudukan Dukcapil, Susenas BPS, Sakernas, SNLK, hingga Dapodik.
“Dengan DTSEN, data sasaran menjadi lebih akurat dan mutakhir. Ini penting agar bantuan dan program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Per Agustus 2025, DTSEN mencatat secara nasional terdapat 286,8 juta penduduk dan 94,25 juta keluarga yang menjadi basis perencanaan kebijakan sosial ekonomi. Di tingkat daerah, data ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga intervensi lintas sektor.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, lanjut Alang, akan memperkuat sinergi antarperangkat daerah agar program pengentasan kemiskinan tidak berjalan parsial.
Fokus utama diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengendalian inflasi daerah yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
“Kenaikan ini menjadi alarm bagi kita semua. Perencanaan ke depan harus lebih tajam, terukur, dan berbasis data agar target penurunan kemiskinan bisa kembali tercapai,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post