SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah efisiensi anggaran transfer dari pemerintah pusat.
Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh yakni mengoptimalkan potensi pajak di sektor pertambangan mineral bukan logam dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di kawasan pelabuhan.
Kepala Bapenda Kotim Ramadansyah mengatakan, kondisi efisiensi anggaran memaksa pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah dan berkelanjutan.
“Dengan adanya efisiensi anggaran terutama dari dana transfer pusat ke daerah, kami dipaksa untuk meningkatkan sektor pendapatan daerah, baik dari PAD maupun retribusi lainnya. Karena yang bisa digunakan itu kan hanya itu,” ujarnya, Kamis 23 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, tidak semua dana dapat digunakan secara fleksibel, karena beberapa instansi seperti rumah sakit daerah memiliki sistem keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang hanya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan internal.
“Kalau menurut rumah sakit, uangnya itu hanya BLUD rumah sakit saja, dananya tidak bisa digunakan untuk hal lain. Oleh sebab itu kami bersama teman-teman dari Komisi I sepakat mendorong optimalisasi pajak daerah, terutama di sektor pertambangan mineral bukan logam,” kata Ramadansyah.
Selain sektor pertambangan, Bapenda juga menargetkan peningkatan penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) di kawasan perkebunan dan TUKS pelabuhan. Menurutnya, kedua sektor tersebut masih memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal.
“Kami juga akan memperkuat pengawasan di sektor PBB yang berada di wilayah perkebunan dan pelabuhan, karena potensi pajaknya cukup tinggi jika dikelola secara optimal,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ramadansyah memaparkan bahwa anggaran untuk Bapenda tahun 2026 telah disepakati bersama Komisi I DPRD Kotim sebesar Rp18 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp9 miliar digunakan untuk gaji pegawai, Rp4 miliar untuk honor atau PPPK paruh waktu dan tenaga outsourcing, sementara Rp5 miliar sisanya dialokasikan untuk biaya operasional peningkatan pendapatan daerah.
“Alhamdulillah anggaran di Bapenda tidak ada yang dipangkas, dan semua sudah disepakati bersama Komisi I. Kami tetap berupaya menggunakan anggaran itu seefisien mungkin agar hasilnya maksimal,” ungkapnya.
Meski demikian, Bapenda masih menghadapi beberapa tantangan, salah satunya terkait kebutuhan belanja yang belum sepenuhnya tercover, terutama dalam urusan opsen PKB dan BBNKB. Namun pihaknya tetap optimistis dapat menutup kekurangan melalui strategi efisiensi serta optimalisasi penerimaan pajak daerah.
“Kami upayakan dari anggaran yang ada semua kegiatan bisa tercover. Prinsipnya, pelayanan harus tetap berjalan baik sambil terus berinovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pungkas Ramadansyah.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post