SAMPIT – Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan adanya risiko serius terhadap pembangunan daerah, menyusul turunnya postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang diajukan pemerintah kabupaten.
Ketua Fraksi Golkar, Abdul Kadir, menyebut RAPBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1,818 triliun. Angka ini menurun 20–25 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan asumsi pendapatan asli daerah (PAD) Rp429,8 miliar dan transfer Rp1,389 triliun.
“Kami memahami sikap kehati-hatian ini, namun sekaligus mengingatkan bahwa penurunan postur APBD berpotensi mengurangi ruang fiskal pembangunan. Hal ini patut menjadi perhatian serius dalam pembahasan lebih lanjut,” ujarnya, Senin 8 September 2025.
Kadir menyoroti pula lemahnya proyeksi PAD yang hanya naik tipis 0,9 persen dibanding tahun 2025. Padahal, hingga akhir Agustus 2025, realisasi PAD baru mencapai Rp219,8 miliar atau sekitar 51 persen dari target Rp428,2 miliar. Kondisi ini dinilai rawan menimbulkan defisit apabila strategi peningkatan PAD tidak segera diperkuat.
“Fraksi Golkar menilai bahwa peningkatan PAD tidak boleh semata-mata mengandalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah,” tegasnya. Dia mendorong agar pemerintah daerah mencari langkah alternatif dengan mengembangkan sektor ekonomi lokal sehingga basis pendapatan daerah bertambah secara alami tanpa menambah beban masyarakat.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post