SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh pandangan dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029.
Jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi itu disampaikan Wakil Bupati Kotim Irawati dalam rapat paripurna ke-4 DPRD Kotim, Senin 21 April 2025.
Dalam pidatonya, Irawati menegaskan bahwa semua pandangan dari fraksi-fraksi legislatif merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun daerah.
“Memahami dan menyimak apa yang telah disampaikan dalam pemandangan umum ini, kami pihak eksekutif sangat menghargai dan menyambut baik semua pandangan, pendapat, saran, dan masukan dari seluruh fraksi,” ucapnya, Senin 21 April 2025.
Irawati secara khusus menyampaikan terima kasih atas dukungan dan masukan dari Fraksi PKS NasDem, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, dan Fraksi Demokrat. Ia menyebutkan bahwa semua masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam menyempurnakan dokumen RPJMD.
Fraksi-fraksi tersebut sebelumnya telah memberikan masukan terkait sektor-sektor strategis seperti pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan penyediaan infrastruktur dasar.
Misalnya, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya peningkatan status Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Parenggean dan Mentaya Hilir Selatan menjadi Rumah Sakit Tipe D dengan empat spesialis dasar.
Gerindra juga mendorong keterlibatan investor swasta dalam pengembangan layanan kesehatan di perkotaan mengingat kapasitas RSUD Murjani saat ini sudah melebihi daya tampung.
Masukan lainnya dari Fraksi Gerindra terkait tingginya prevalensi stunting yang masih berada di angka 19,08 persen, melebihi target nasional sebesar 14 persen. Fraksi ini mengusulkan penguatan layanan kesehatan tingkat pertama serta edukasi bagi pasangan pranikah, ibu hamil, dan ibu menyusui agar menciptakan generasi yang sehat dan produktif.
Menanggapi hal tersebut, Irawati menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memperhatikan secara serius semua indikator kesehatan dan akan memasukkannya ke dalam prioritas strategi pembangunan lima tahun ke depan.
“Seluruh masukan ini akan kami kaji secara menyeluruh dan dimasukkan ke dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pemkab Kotim juga merespons masukan dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar yang menggarisbawahi pentingnya sinergi pusat-daerah untuk mencapai pembangunan nasional.
Fraksi PDIP dan Golkar menekankan pentingnya pendidikan gratis hingga tingkat pertama, peningkatan sarana prasarana bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan bandara, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan ketahanan pangan dan penurunan angka stunting.
“Kami mengucapkan terima kasih atas tanggapan, saran, dan masukan yang sangat konstruktif. Hal ini akan menjadi pijakan penting bagi kami dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat Kotim,” lanjut Irawati.
Ia menambahkan bahwa penyusunan RPJMD ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni RPJMD harus disampaikan paling lambat 40 hari sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.
Mengakhiri pidatonya, Irawati mengajak semua pihak untuk menyatukan visi membangun Kotim dalam kerangka besar pembangunan nasional.
“Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk menyamakan visi dan misi menyongsong periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menuju Indonesia Emas 2045, Kalimantan Tengah Tangguh 2045, dan Kotawaringin Timur Unggul 2045 dengan falsafah ‘Habaring Hurung dalam Huma Betang’,” tutupnya.
Rancangan Awal RPJMD ini selanjutnya akan dibahas lebih lanjut untuk mendapat kesepakatan bersama, sebelum akhirnya dikonsultasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebagai bagian dari tahapan penyusunan dokumen resmi pembangunan daerah.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post