SAMPIT – Tokoh masyarakat di kabupaten Kotawaringin Timur Supriadi menilai penyitaan lahan perkebunan yang dilakukan oleh Satgas Garuda penertiban kawasan hutan (PKH) akan membuat Gejolak di tengah masyarakat.
Meski tujuan dari penertiban kawasan hutan ini sangat baik namun dirinya meyakini tetap akan memberikan dampak negatif terutama kepada masyarakat apabila tidak ada antisipasi dari daerah.
“Terutama sejauh ini kita melihat Pemerintah Kabupaten dan DPRD masih pasif dalam penanggulangan pasca penertiban terhadap perusahaan perkebunan dan koperasi plasma di daerah ini,”kata Supriadi, Kamis 3 April 2025.
Bahkan menurutnya jika melihat dari komentar sejumlah pejabat di daerah ini hanya menyatakan dukungan atas langkah dan upaya penertiban ini namun belum ada langkah pasca penerbitan untuk mengantisipasi adanya gejolak hingga PHK kepada tenaga kerja.
“Hal ini juga sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan di DPRD Kotim agar harus ada aksi konkret,”tegasnya.
Karena menurutnya sangat mustahil penertiban tidak menimbulkan Gejolak setelahnya yang mana PHK terhadap buruh sawit bisa saja terjadi bahkan masyarakat bisa saja kehilangan plasma dari koperasi yang bermitra dengan perusahaan perkebunan.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post