SAMPIT – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Richard Tampubolon kunjungi langsung Kalimantan Tengah dalam rangka memantau penyitaan lahan yang masuk dalam kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Didampingi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Kepala Badan Informasi Geospasial, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihaknya datang langsung ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Selasa 18 Maret 2025 yang menjadi lokasi penyitaan terbanyak di Kalteng.
Kedatangan pejabat negara tersebut disambut oleh Komandan Satgas Garuda Mayjen TNI Yusman Madayun, S.IP yang didampingi Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael dan Forkopimda Kabupaten Kotim.
Dalam kunjungan tersebut Kasum TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon bersama satgas Garuda secara simbolis melakukan pemasangan plang penyitaan lahan sawit di salah satu perusahaan sawit di Kotim.
“Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan aset negara yang berada di kawasan hutan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Letjen TNI Richard Tampubolon, Selasa 18 Maret 2025.
Yang mana, Satgas Garuda PKH telah melaksanakan operasi penertiban kawasan hutan secara serentak di 19 provinsi, dari Sumatera Utara hingga Papua. Hasil dari operasi yang berlangsung sejak 24 Februari hingga 18 Maret 2025 ini mencatat keberhasilan penertiban terhadap 317 ribu hektar kawasan hutan yang merupakan aset negara.
Lahan tersebut akan segera dikembalikan kepada negara guna mendukung kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Presiden RI, Prabowo Subianto. “Langkah ini menunjukkan negara hadir dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah secara menyeluruh,” tegasnya.
Selain menertibkan aset negara, operasi ini juga bertujuan untuk mempercepat upaya perlindungan lingkungan serta memastikan pemanfaatan kawasan hutan bagi kepentingan masyarakat. Kehadiran TNI untuk memperkuat efektivitas penertiban lahan illegal serta mengurangi potensi konflik yang terjadi di lapangan.
Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menjelaskan, tugas utama penegakan hukum tetap berada di bawah kewenangan aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan.
Namun, keterlibatan TNI bersifat mendukung dengan memastikan proses penertiban berjalan lebih efektif dan aman. Kehadiran TNI dalam Satgas PKH juga dinilai memiliki dasar hukum yang kuat.
“Sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah membantu pemerintah dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat,” bebernya.
(dia/matakalteng)
<415v> 
