SAMPIT – Pengurus HMI cabang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur turut menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Kotim yang masih bisa digali. Bahkan pihaknya sengaja mengunjungi kantor DPRD kabupaten Kotim untuk mendiskusikan hal tersebut guna mendapat tindak lanjut.
Dalam kunjungan itu, Ketua Umum HMI Cabang Sampit Mohammad Rizqi Rachmandani bersama jajaran disambut langsung oleh Ketua DPRD Kotim Rimbun.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian para pemuda khususnya HMI cabang Sampit terhadap optimalisasi PAD di Kabupaten Kotim. Yang mana memang kita ketahui masih ada sektor pendapatan yang bisa digali lagi salah satunya melalui retribusi pajak dari perusahaan besar swasta (PBS),” kata Ketua DPRD Kotim Rimbun, Sabtu 8 Maret 2025.
Karena menurutnya, hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum mengantongi hak guna usaha (HGU), padahal sudah beroperasi di daerah ini cukup lama. Bahkan ada perusahaan yang beroperasi di lahan tumpang tindih atau kawasan hutan.
“Hal ini tentu sangat merugikan daerah kita karena tidak bisa menarik pajak dari perusahaan tersebut lantaran tidak ber HGU. Untuk itu ke depannya kami terus mendorong agar melengkapi semua perizinan, sehingga pemerintah daerah bisa menarik pajak dan menjadi salah satu sumber PAD yang bisa dioptimalkan,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Umum HMI Cabang Sampit Mohammad Rizqi Rachmandani mengatakan, kunjungan pihaknya ke DPRD selain untuk menyampaikan aspirasi terkait optimalisasi pendapatan daerah sekaligus bersilaturahmi untuk memperkenalkan pengurus baru HMI Cabang Sampit.
“Beberapa hal yang kami diskusikan dengan Ketua DPRD diantaranya ke depan HMI cabang Sampit ingin bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Kotim yang lebih baik lagi melalui berbagai program kolaborasi,” ungkapnya.
Kemudian tambahnya, pihaknya juga mendiskusikan bagaimana strategi ke depan agar pad di Kabupaten Kotim dapat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Terutama karena sekarang ini Pemerintah sedang menghadapi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga perlu adanya langkah strategis guna meningkatkan PAD agar mampu memenuhi pembangunan di daerah.
“Khususnya beberapa program pembangunan yang sebelumnya dianggarkan melalui anggaran pemerintah pusat dan akhirnya dibatalkan karena adanya efisiensi anggaran. Tentu hal ini memerlukan anggaran dari pemerintah kabupaten agar setidaknya dapat mengcover beberapa program tersebut, terutama yang menyentuh langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Dirinya mendukung agar pemerintah daerah menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang tak ber HGU di daerah ini. Karena itu menjadi salah satu upaya dalam peningkatan PAD Kotim.
“Jika PAD kita meningkat dan mampu membiayai pembangunan di daerah, maka Kabupaten Kotim bisa mandiri dan tidak bergantung pada anggaran pemerintah pusat lagi. Sehingga efisiensi anggaran tidak menghalangi jalannya pembangunan di daerah ini,” tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post