SAMPIT – Pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Timur tangani serius terkait peredaran narkoba di wilayah ini. Bahkan beberapa upaya pemerintah telah mulai digalakkan untuk memberantas narkoba, salah satunya akan memberikan sanksi tegas bagi Tipikor ASN yang terlibat dalam narkoba akan langsung diberhentikan.
“Kedua pemerintah Kotim dibandingkan kabupaten kota yang lain sungguh-sungguh dalam pemberantasan narkoba yang dibuktikan dalam sepak terjang kita bisa mendirikan BNNK yang pada tahun 2025 mendatang sudah mulai operasional,”kata Pj Sekda Kotim, Sanggul Lumban Gaol, Rabu 6 November 2024.
Sekarang ini lanjutnya sudah sampai pada tahapan pembentukan struktur. Bahkan bupati Kotim telah menyerahkan kantor sebagai aset yang bernilai miliaran sebagai kantor BNNK Kotim.
Menurutnya, pemerintah daerah Kotim sangat konsentrasi melakukan pencegahan peredaran narkoba karena daerah Kotim dianggap sebagai daerah plus yang memang sangat mudah terjadinya penyebaran narkoba.
Yakni di daerah Kotim banyak terdapat perusahaan besar swasta baik itu di bidang pertambangan maupun perkebunan yang menyerap banyak pekerja yang terbilang pekerja berat.
“Biasanya mereka yang bekerja berpacu pada waktu ini akan tergiur menggunakan narkoba agar tidak kelelahan pada saat bekerja. Maka dari itu upaya lain dari pemerintah menambah kembali Desa bersinar atau bersih dari narkoba,”bebernya.
Yang mana lanjutnya pada setiap tahun ditargetkan akan ada penambahan satu Desa bersinar pada setiap Kecamatan hingga akhirnya nanti seluruh desa bisa bebas dari peredaran narkoba.
Karena menurutnya keberadaan desa bersinar sangat efektif untuk memberantas peredaran narkoba lantaran para pengguna narkoba akan terusik jika penjagaan pada suatu desa lebih ketat, sehingga mereka akan berpindah ke desa lainnya. Dan jika seluruh desa sudah menjadi Desa bersinar maka secara otomatis diharapkan para pengedar narkoba ini meninggalkan Kotim.
“Namun keberadaan desa bersinar ini Tentunya kekuatan ada pada masyarakat itu sendiri yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaporkan Jika ada hal-hal yang mencurigakan,”tegasnya.
Selain itu kata Sanggul, upaya lain yang akan dilakukan pemerintah daerah yaitu mendirikan Rumah Sakit rehabilitasi narkoba pada tahun 2025 mendatang. Yang mana berdasarkan koordinasi bersama pemerintah provinsi ada 14 kabupaten di Kalimantan Tengah yang nantinya menyerahkan anggaran kepada Gubernur untuk membangun rumah sakit rehabilitasi tersebut.
“Dan kabupaten Kotim berpotensi untuk terpilih menjadi daerah pembangunan rumah sakit rehabilitasi tersebut bahkan pemerintah sudah menyiapkan tanah atau lahan untuk pembangunannya. Karena kemarin dari BNN RI pun sudah setuju melihat banyaknya peredaran narkoba di Kotim bahkan dengan kategori penemuan besar,”terangnya.
Diharapkan keberadaan Rumah Sakit rehabilitasi nanti dapat mengobati para pengguna narkoba khususnya di daerah ini agar dapat berkurang. Menurutnya keseriusan ini juga bahkan telah disetujui oleh Menpan.
“Karena sebenarnya pengguna narkoba ini merupakan orang yang sakit dan perlu diobati. Musuh kita sebenarnya adalah bandar-bandar pengedar yang harus kita berantas bersama,”tandasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post