SAMPIT – KPU Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat sebesar Rp40 miliar dari usulan sebesar Rp57 miliar. Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kotim tahun 2024.
“Pagi hari ini dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kotim tahun 2024,” kata Ketua KPU Kotim, Muhammad Rifqi, Senin, 30 Oktober 2023.
Lanjutnya, dana hibah yang diterima sebesar Rp40 miliar itu merupakan bentuk dukungan nyata bagi pemerintah daerah terhadap terlaksananya suksesnya pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati tahun 2024 nantinya. Sementara dari sisi KPU sebagai bentuk komitmen KPU Kabupaten Kotim untuk mewujudkan Pilkada nantinya yang menjamin hak masyarakat dalam proses demokrasi.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dengan dilaksanakannya penandatanganan NPHD antara KPU Kotim dengan Bupati Kotim,” ungkapnya.
Dirinya mengatakan, KPU dalam penyusunan anggaran tersebut melakukan langkah awal melalui penyusunan program kegiatan dan anggaran rancangan program kegiatan. Anggran tersebut disusun KPU dan diajukan kepada Pemkab Kotim sejak akhir tahun 2022 lalu dengan nilai sekitar Rp57 miliar.
Disampaikan Rifqi, besarnya anggaran itu karena memperhitungkan salah satu komponen yaitu alat pengamanan Covid-19. Pasalnya pada akhir tahun 2022 lalu kasus Covid-19 belum dicabut. Namun setelah dinyatakan bebas dari Covid-19, anggaran itu dikeluarkan dari pembiayaan anggaran Pilkada.
“Selain itu, karena mengedepankan prinsip efektif efisien, dan tentunya dengan melihat keuangan daerah maka kami sepakati anggran sebesar Rp40 miliar,” sebutnya.
Dana hibah sebesar Rp40 miliar itu nantinya digunakan untuk membiayai beberapa tahapan Pilkada diantaranya tahapan persiapan seperti pembentukan badan adhoc, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, termasuk untuk pengawasan logistik.
“KPU sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi hingga pada hari ini terlaksananya penandatanganan NPHD, artinya bahwa salah satu syarat utama atau terlaksananya Pilkada yaitu ketersediaan anggaran. Hal ini telah dibuktikan dengan ditandatanganinya NPHD dan ini dibuktikan bahwa Pemkab Kotim mempunyai komitmen yang sama untuk mensukseskan dan mewujudkan Pilkada yang berkualitas kemudian juga berintegritas dengan tidak ada kendala,” tutupnya.
(dev/matakalteng.com)
Discussion about this post