SAMPIT – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Fajrurrahman kembali mengingatkan pemerintah pusat mendorong harmonisasi keuangan daerah dari hasil buah sawit yang ada di Kabupaten Kotim. Terlebih kabupaten ini memiliki luasan kelapa sawit terbesar di Indonesia, sekitar 58 perusahaan besar swasta kelapa sawit yang beroperasi.
Hal ini ia beberkan Isaat kegiatan Workshop Diktator Yurisdiksi Berkelanjutan di Bapelitbangda yang dihadiri oleh sejumlah yayasan seperti Javlec, Efi dan Eropot dan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) secara virtual.
Pemkab Kotim, sebutnya, merupakan inisiator terbentuknya Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI). Meski Bumi Habaring Hurung ini memiliki PBS bidang perkebunan sawit terbanyak dan terluas akan tetapi daerah ini belum merasakan secara langsung pendapatan asli daerah (PAD). Karena selama ini PAD langsung ke pusat.
“Kami memohon kiranya kita bersama-sama dapat mendorong harmonisasi keuangan pusat dan daerah itu dapat segera terwujud di 2023. Sehingga daerah penghasil sawit merasakan secara langsung terhadap pendapatan hasil sawit itu. Selain itu, dengan adanya PAD dari hasil sawit bisa membantu percepatan pembangunan,” ucapnya.
“Ini harus didukung oleh semuanya, agar harapan kita tersebut terwujud. Dengan pembangunan yang bagus maka secara otomatis kesejahteraan masyarakat juga tercipta,” tutupnya.
(dev/matakalteng.com)
Reproduction and distribution of https://www.matakalteng.com/?p=99747 content to other sites is prohibited without permission.
More information, please contact us.
Discussion about this post