SAMPIT – Kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga kontrak (Tekon) juga berimbas terhadap daerah, salah satunya Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Pemerintah di Bumi Habaring Hurung ini akan memberhentikan setidaknya 700 Tekon dalam waktu dekat ini.
“Sesuai petunjuk pusat yaitu tekon dihapus, makanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menghapus 2700 tekon. Tapi saya melihat kepentingan sangat krusial. Sehingga kami tidak akan menghapus semuanya,” kata Bupati Kotim Halikinnor, Senin 20 Juni 2022.
Disebutnya dari jumlah 3200 tekon di Kotim kemungkinan besar 700 orang yang kontraknya tidak diperpanjang. Ratusan orang itu dinilai tidak berkompeten. Itu terpaksa dilakukan guna menghormati kebijakan pemerintah pusat.
“Saya tidak menargetkan berapa persen angkanya. Karena kalau berbicara anjab kontrak yang saat ini kita sangat pas-pasan. Tapi karena minta pengurangan sekitar 500-700 orang pengurangannya itu yang tidak maksimal. Kami tetap menghormati kebijakan pusat, yang dipertahankan ini berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan,” sebutnya.
Dirinya menilai keberadaan tekon masih sangat dibutuhkan terutama di tenaga kesehatan, pendidikan di wilayah desa atau pelosok. Menurutnya kalau tidak ada mereka itu maka akan kesulitan karena masih kekurangan. Hal ini telah disampaikan olehnya langsung ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Saya bilang daerah kita tidak bisa disamakan dengan pulau Jawa. Karena sumber daya manusia (SDM) terbatas. Kalau di Jawa cukup, di daerah kita kurang. Jadi kita tidak bisa serta merta langsung menghapus tenaga honorer. Maka siapa yang melanjutkan pendidikan dan kesehatan di sini, tetap kita pertahankan, tapi tentunya dengan rasionalisasi tenaga kerja yang kompeten, maka mohon maaf apabila tidak kompeten, kami tidak akan memperpanjang kontrak,” tutupnya.
(dev/matakalteng.com)
Discussion about this post