SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) tengah menindaklanjuti surat edaran (SE) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran tentang standar operasional prosedur (SOP) lalu lintas hewan dan produk hewan yang rentan terkena penyakit mulut dan kaki (PMK).
“Kami sudah menerima SE dari Gubernur dan sekarang tengah ditindaklanjuti menggunakan SE Bupati,” kata Kepala Dinas Pertanian Kotim, Sepnita, Kamis 9 Juni 2022.
Kebijakan ini dikeluarkan sebab sering kali ada peningkatan saat Idul Adha. Mencegah adanya penularan yang sangat signifikan, pun mengambil langkah yang dinilai tepat dan cepat. Diketahui isi dari SOP SE Gubernur Kalteng yang baru dikeluarkan itu yakni, pertama, hewan dan produk hewan yang sehat yang boleh dilalulintaskan, baik antar provinsi maupun antar Kabupaten/Kota di Kalteng.
Kedua, mengatur penataan lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK masuk dan keluar wilayah kalteng. Bagian ini terbagi menjadi tujuh poin, yakni harus ada surat rekomendasi, membawa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang ditandatangani Pejabat Otoritas Veteriner atau dokter hewan berwenang, SKKH harus teregistrasi dalam iSIKHNAS, dan SKKH diberikan jika dalam pemeriksaan tidak ditemukan tanda klinis PMK.
Dilanjutkan, setiap kali melalui pos pemeriksaan, wajib dilakukan pemeriksaan fisik dan administrasi. Jika ditemukan ada hewan yang menunjukan tanda klinis PMK, secara otomatis ditolak untuk dilalulintaskan. Sebelum masuk Kalteng, hewan harus diisolasi selama 5 hari dan dipantau oleh Tim Crisis Center Kabupaten/kota dengan supervisi dari Pejabat Otoritas Veteriner atau dokter hewan berwenang.
“Apabila ditemukan tanda klinis selama pemantauan, harus dilakukan standstill order (tidak boleh dikeluarkan). Harus dipotong paksa di RPH/TPH yang diawasi oleh pemerintah,” tutupnya membacakan SE Gubernur Kalteng.
(dev/matakalteng.com)
Discussion about this post