SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) belum lama bertandang ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk membahas listrik dan juga meminta konversi minyak tanah ke gas LPG.
“Alhamdulillah pertemuan kemarin sangat komprehensif dan ini juga diupayakan khusus dari kementerian untuk Kalimantan Tengah (Kalteng). Karena di Kalteng khususnya di Kotim masih cukup banyak desa yang belum menikmati penerangan dan juga warga yang menggunakan minyak tanah,” katanya, Senin 18 April 2022.
Disebutnya, hampir 400 desa di Kalteng diantaranya 47 desa di Kotim belum menikmati penerangan dari PLN sejak Indonesia merdeka. Lantaran jaringan PLN belum masuk ke sejumlah desa itu. Namun berkat inovasi yang dilakukan pemerintah Kotim dan Kalteng, pemerintah pusat akan mengupayakan pemasangan jaringan listrik ke ratusan desa di Kalteng termasuk pula Kotim.
Ditargetkan dalam waktu dekat ini sebanyak 5 desa di Kotim akan dilakukan pemasangan jaringan listrik. Sehingga desa yang belum dialiri akan menjadi 42. Dan itu akan dilakukan pada tahun 2023 dilanjutkan hingga 2024.
“Harapannya, pertama dengan masuk listrik desa berarti sudah merdeka. Secara kesejahteraan masyarakat lebih nyaman karena dapat mengurangi biaya. Kalau kalau pakai genset cukup besar bisa Rp 1 juta per bulannya, sementara kalau menggunakan listrik PLN hanya Rp 150 ribu untuk beli token. Kemudian Home industri bisa bangkit, terus ada informasi yang diberikan karena teknologi juga bisa masuk,” tutupnya.
(dev/matakalteng.com)
Discussion about this post