Bupati Kotim Minta MUI Bentengi Masyarakat Dari Paham Komunis

SAMPIT – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merupakan daerah terbuka, dengan artian terdapat beberapa jalur untuk masuk seperti jalur udara, air dan darat. Masyarakat luar daerah pun dengan mudah masuk Kotim

Bupati Kotim Halikinnor saat menghadiri kegiatan pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kotim mengatakan, dengan kondisi tersebut tentunya tidak semua mendatangkan kebaikan, namun juga kejelekan termasuk juga paham-paham dengan aliran menyesatkan. “Ini yang menjadi tantangan bersama. Beberapa waktu lalu pernah diributkan di Kecamatan Pulau Hanaut bahwa ada misionaris dan sebelumnya juga pernah masuk dalam daerah kita ini gravatar. Karena Kotim ini wilayah terbuka jadi tidak menutup kemungkinan terkait hal itu,” katanya, Sabtu 8 Januari 2022.

Dijelaskan pula, jumlah penduduk Kotim saat ini yang terdaftar yaitu 465.421 orang hampir 500 ribu tapi kalau dimasukan dengan karyawan perkebunan itu 600 ribu. Karena Kotim memiliki 58 perusahaan besar perkebunan dan 11 pertambangan dan itu jumlah karyawannya lebih dari 100 ribu. Sementara dari jumlah yang terdaftar saja 86 persen adalah muslim, dengan begitu Kotim memiliki kekuatan dan potensi yang besar. “Tapi kalau salah mengolahnya kaum yang besar itu akan menjadi masalah yang cukup besar pula terutama jika telah dirasuki paham Komunis. Paham-paham itu sendiri sangat bertentangan dengan aturan yang ada,” jelasnya. 

Sehingga MUI Kotim harus mampu membekali dan membentengi masyarakat Kotim. Sesuai motto Habaring Hurung yaitu bergotong royong. Untuk mengantisipasi paham-paham itu pemerintah daerah dan MUI harus bekerjasama karena tidak mudah memberi pemahaman kepada masyarakat. “Membangun fisik itu mudah, kalau ada anggarannya pasti selesai, tapi kalau membangun manusia ini perlu proses dan kesabaran kita semua. SDA kita itu banyak, tapi kalau tidak didukung dengan SDM yang berkualitas tidak akan maju,” terangnya. 

Diketahui pengurus MUI Kotim yang baru dikukuhkan itu kembali diketuai oleh KH Amrullah Hadi dengan masa jabatan 2021/2026. 

(dev/matakalteng.com)