SAMPIT – Belum lama ini Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengkritik pembangunan di Kotim yang tidak merata, bahkan terkesan lamban.
Menanggapi apa yang sudah di sampaikan Ir Pardamean Gultom terkait pembangunan di Kotim memang berjalan lamban, Anggota Komisi IV DPRD Kotim, Bima Santoso mengatakan, hal itu lantaran luasan daera Kotim yang tidak seimbang dengan nilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotim.
“Dengan luasan Kotim 16 ribu kilometer persegi ini, kalau dihektarekan menjadi kurang kebih 1,6 juta hektare yang mencakup 17 kecamatan sangatlah minim, bisa terbiayai hanya dengan APBD sekitar Rp 1,8 triliun. Sangat amat tidak mungkin bisa mencapai pemerataan dari segi infrastruktur pembangunan di daerah atau kecamatan,” bebernya, Selasa 9 Februari 2021.
Maka ujar Bima, perlu langkah-langkah dan terobosan baru untuk mencapai kemeratan dan kesejahteraan untuk kedepannya. “Pembangunan percepatan di Kotim itu bisa dilakukan, apabila bisa memaksimalkan dari segala segi sektor ekonami dan juga sumber daya manusia (SDM) setempat di tiap kecamatan,” ujarnya.
Dimana lanjutnya, salah satunya dengan adanya otonomi baru di bebarap kecamatan seperti wacana pemekaran Kotawaringin Utara yang terletak di Kecamatan Parenggean dan kecamtan di hulunya, secara otomatis ini akan mempermudah kegiatan jangka pendek dan panjang kedepanya.
“Selama ini pembangunan infrastruktur jalan antara kecamatan dan desa-desa belum maksimal karena jarak yang begitu jauh hingga akan menyedot anggran yang tidak sedikit. Jadi apabila wacana pemekaran otonom baru bisa terealisasikan akan ada era perekonomian baru yang tumbuh dan juga dapat mengcover wilayahnya tidak begitu berat seperti sekarang,” sebut Anggota Fraksi PKB ini.
Disebutkannya, Kotim sudah mulai mencanangkan pembentukan daerah otonom baru yakni di Kotawaringin Timur bagian utara (Kotara). Prosesnya kini hanya menunggu perseteujuan dari pemerintah pusat. Pemekaran itu terkendala dengan moratorium yang dilakukan pusat saat ini.
“Meski begitu tidak salah juga apabila ada perencanan jauh-jauh hari untuk mengkondisikan wilayah bagian selatan yang di domain oleh sektor pertanian dan pariwisata bisa juga di jadikan daerah otonom baru selatan,” ungkapnya.
Dirinya juga mengatakan, belum lama ini pihaknya ada terjun ke lapangan mengecek infrastruktur di daerah Kecamatan Bapinang. Dan dirinya melihat kondisi yang masih jauh dari kata sejahtera dari segi pembangunan.
“Dan di sana banyak potensi ekonomi handal yang bisa dikelola secara utuh, sektor tertentu dan indutri yang di lihat kecil dan sepele serta sederhana tapi saya rasa nanti apabila dikelola secara sistematis akan menjadi besar. Dalam pikiran kami Kotim kedepan tidak menutup kemungkinan bisa membagi wilayah untuk dimekarkan menjadi, Kotim utara dan Kotim selatan,” demikiannya.
(dia/matakalteng.co.id)
Discussion about this post