SAMPIT – Wakil Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah HM Taufiq Mukri mengakui masih ada ketakutan sebagian pegawai negeri sipil atau PNS setempat dalam menggunakan anggaran untuk menjalankan program karena khawatir melanggar hukum.
Bahkan kata wabup, PNS Kotim sering minta petunjuk kepada Inspektorat, BPK bahkan menyurati KPK. “Perasaan ketakutan PNS dalam menggunakan anggaran, mungkin karena kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum,” jelas Taufiq, Senin 25 November 2019.
Menurut wabup, saat ini PNS di Kotim takut melanggar hukum, sehingga tidak sedikit yang memilih hanya menjalankan program rutin yang dinilai sudah pasti aman secara aturan hukum.
Ditambahkan, jika setiap PNS mengetahui dan memahami aturan hukum, Taufiq yakin PNS tidak akan takut atau ragu-ragu menjalankan program pembangunan dan menggunakan anggaran untuk program tersebut. Jika memahami betul aturan, maka akan tahu batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
(raf/matakalteng.com)
Discussion about this post