KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur tahun 2025 akibat keterbatasan anggaran. Dengan APBD sebesar Rp 1,5 triliun, daerah ini mengalami defisit sekitar Rp 98 miliar, salah satunya karena penyesuaian untuk program makan bergizi gratis yang diwajibkan oleh pemerintah pusat.
Wakil Bupati Katingan, Firdaus, mengungkapkan bahwa defisit ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk infrastruktur jalan dan jembatan yang harus menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran. “Kami memahami kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang lebih baik, tetapi karena keterbatasan anggaran, percepatan pembangunan terpaksa mengalami kendala,” ujarnya dalam acara Safari Ramadan 1446 H dan buka puasa bersama di Masjid Haji Gumerman, Kota Kasongan, Rabu 12 Maret 2025.
Selain program makan bergizi gratis, Pemkab Katingan juga harus mengalokasikan dana bagi hasil sebesar Rp 20 miliar untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang mencakup pembangunan jalan dan jembatan. Selain itu, anggaran juga harus diperuntukkan bagi penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru diangkat tahun ini.
Firdaus meminta masyarakat untuk bersabar karena keterlambatan pembangunan bukan karena kurangnya perhatian pemerintah, melainkan karena keterbatasan dana yang harus dibagi untuk berbagai program prioritas.
“Kami tetap berupaya mengelola anggaran dengan transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Kami juga meminta dukungan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan baik meski ada keterbatasan,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Katingan menegaskan komitmennya untuk terus mencari solusi atas defisit anggaran ini agar pembangunan infrastruktur dapat kembali berjalan sesuai harapan masyarakat.
(anr/matakalteng)
Discussion about this post