KASONGAN – Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan tahun 2023 diharapkan agar tidak sekedar agenda rutin sebagai pemenuhan regulasi, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk menghasilkan kebijakan perencanaan pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Kemudian menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan dimuat dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dan dapat mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah di tetapkan.
“Dimana ini adalah merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Katingan sejak tahun 2020, namun kita dihadapkan oleh terjadinya pandemi covid-19 yang berdampak besar pada permasalahan sosial dan ekonomi,” jelas Bupati Katingan Sakariyas, saat membuka pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Katingan tahun 2023, di aula kantor Bappelitbang Katingan, pada Senin 21 Maret 2022.
Pasalnya, menurut Bupati Sakariyas bahwa Refocusing atau fokus anggaran pada tahun 2020 dan 2021 telah dilakukan untuk penanganan pandemi covid-19 serta dampak yang ditimbulkan, oleh karenanya penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023 juga diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Katingan. Selain itu juga, pada perbaikan sistem kesehatan, sistem pendidikan dan sistem perlindungan sosial.
Contohnya, untuk perbaikan sistem kesehatan dilaksanakan melalui penguatan peran Puskesmas, penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan baik kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Pembangunan sektor kesehatan harus mempermudah akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga tidak ada lagi warga yang kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan baik layanan preventif maupun kuratif.
Sistem perlindungan sosial dilakukan melalui integrasi intervensi pemerintah kabupaten katingan, intervensi kepada masyarakat harus terpadu dan terukur, tidak berjalan sendiri-sendiri. ” Sehingga memberikan dampak bagi masyarakat yang diintervensi untuk menghasilkan integrasi yang terpadu dan terukur, penguatan kualitas data berbasis data kependudukan harus dilakukan,” ungkapnya.
Dan juga di sektor pendidikan merupakan sektor yang menjadi urusan wajib. oleh karena itu pelaksanaannya harus terus mengutamakan mutu. baik mutu guru maupun sarana prasarana sehingga mampu menciptakan anak didik yang mampu berkompetisi dan berkarakter Pancasila.
Menurutnya, apabila banyak usulan dari berbagai pihak tidak dapat ditampung dalam RKPD Kabupaten Katingan tahun 2023, itu dikarenakan keterbatasan kewenangan dan anggaran pemerintah daerah. ” Namun kita harus tetap semangat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Katingan yang sejahtera. Khususnya terkait pelayanan publik, saya meminta jajaran pemerintah kabupaten katingan untuk terus berinovasi, berkoordinasi dan berkolaborasi guna meningkatkan pelayanan kepada warga. Setiap jajaran harus mengerti dan solutif terhadap permasalahan warga, tidak ada lagi warga yang merasa kesulitan, tertinggalkan atau terdiskriminasi dalam mengakses pelayanan publik,” pungkasnya.
(anr/matakalteng.com)
Discussion about this post