KASONGAN – Dari 13 wilayah kecamatan ada 5 wilayah kecamatan sekarang ini yang sangat parah akibat musibah bencana alam banjir. Diantaranya adalah Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing, Katingan Hilir, Tasik Payawan, dan Kamipang. Sementara, untuk data keseluruhan di Kabupaten Katingan ada kurang lebih 17 ribu Kepala Keluarga (KK) di 13 wilayah kecamatan yang terdampak musibah banjir.
“Untuk saat ini yang sangat urgent, kami menanggani yang 5 kecamatan tersebut. Kita lihat saja salah satu desa yang parah berada di Kecamatan Katingan Hilir ada di desa Tumbang Liting, Tewang Kadamba, Luwuk Kiri dan Luwuk Kanan. Ini sangat memperhatikan, kemana kita evakuasi mereka. Karena kota kasongan saja hampir lumpuh karena banjir,” jelas Bupati Sakariyas,
didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Katingan Christian Rain, saat pengecekan arus lalu lintas di Km 1 Kasongan-Kereng Pangi dan jalan arah Pendahara Lama, Selasa 6 September 2021.
Untuk menanggulangi musibah banjir yang terjadi, Pemerintah Daerah sejak 19 Agustus 2021, sudah mendirikan posko pengungsian dan dapur umum disetiap Desa/Kecamatan masing-masing. Pemda belum bisa memberikan paket sembako kepada masing-masing kepala keluarga karena hanya menyediakan sembako di posko dan dapur umum saja, kemudian makanan siap saji dibagikan kepada pengungsi.
“Sampai saat ini kita kembali membuka posko dan dapur umum di gedung salawah. Di posko taman religi juga sudah ditambah lagi tenda pengungsian. Harapan saya karena daerah bagian hulu sudah surut, kita harus antisiapsi serta waspada apabila air ini naik kembali,” ungkap Sakariyas.
Terkait bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan mendapat bantuan 100 ton beras yang akan didistribusikan. Selain itu ada juga bantuan dari berbagai pihak terkait lainnya.
“Kemaren saya minta jangan dulu yang 100 ton itu, paling tidak kan 30 ton dulu baru kita distribusikan ke masing-masing rumah. Kemudian kalau untuk kerugian akibat banjir di katingan belum bisa kita hitung,” pungkasnya.
Kembali dijelaskan, untuk dapur umum makan yang disajikan harus benar-benar bersih, sehat dan aman sebelum didistribusikan ke masyarakat. Diharapkan dari Dinas Kesehatan harus melakukan pengawasan terhadap makanan yang disajikan.
“Dengan catatan harus di awasi dan jangan sampai dapur-dapur umum itu terkonfirmasi. Saya maunya harus Dinas Kesehatan juga stanby di situ tidak boleh yang tidak ada,” pungkasnya.
(anr/hab/matakalteng.com)
Discussion about this post