PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Situasi Politik dan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Kalteng, Kamis 27 November 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesbangpol Kalteng, dan dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, mewakili Sekda Leonard S. Ampung.
Dalam sambutan yang dibacakan, Herson menegaskan bahwa IDI bukan sekadar hasil penilaian statistik, tetapi gambaran kualitas demokrasi, stabilitas politik, serta tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. IDI menjadi instrumen penting untuk melihat dinamika demokrasi secara utuh baik capaian maupun tantangannya melalui tiga aspek utama: kebebasan sipil, kesetaraan politik, dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan total 22 indikator penilaian.
Herson juga memaparkan capaian IDI Provinsi Kalteng tahun 2024 yang berada pada angka 78,47, naik 0,9 poin dari tahun sebelumnya. Meski meningkat, ia menilai masih terdapat indikator yang perlu mendapat perhatian lebih, terutama pada aspek kebebasan sipil dan penguatan lembaga demokrasi. “Progres ini menunjukkan arah yang baik, namun masih ada pekerjaan besar yang harus kita tuntaskan. Penjelasan lengkapnya nanti akan dipaparkan oleh BPS,” kata Herson.
Dia menambahkan, penguatan demokrasi di Kalteng merupakan bagian dari visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2030, yang menekankan peningkatan martabat masyarakat Dayak dan masyarakat Kalteng secara keseluruhan, dalam semangat kearifan lokal menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat. Hal itu juga selaras dengan program nasional Asta Cita Presiden tentang pemerataan pembangunan dan penguatan institusi negara.
Meski IDI diukur pada level provinsi dan nasional, Herson mengingatkan bahwa sebagian besar indikator terjadi di tingkat kabupaten/kota. Karena itu, tata kelola politik daerah harus diperkuat-baik terkait partisipasi publik, jaminan kebebasan sipil, maupun kinerja lembaga demokrasi lokal. Pemprov juga meminta Kesbangpol meningkatkan jangkauan sosialisasi IDI hingga ke seluruh kabupaten/kota, termasuk menggunakan metode daring sebagai penyesuaian atas keterbatasan anggaran. Dengan menyampaikan pesan Gubernur Kalteng, Herson menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial di Bumi Tambun Bungai.
Dia menyebut Gubernur selalu hadir dalam berbagai kegiatan lintas agama sebagai wujud komitmen memelihara keberagaman. “Ruang politik kita harus tetap sehat, bebas dari intimidasi dan diskriminasi. Demokrasi yang baik adalah pondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya. Ia berharap rakor ini memperkuat sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas politik serta meningkatkan kualitas demokrasi di Kalteng.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post