PALANGKA RAYA – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (Dinsos Kalteng) memastikan hingga saat ini terdapat empat Sekolah Rakyat rintisan yang tengah disiapkan di wilayah provinsi tersebut. Keempatnya berada di Palangka Raya, Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kotawaringin Timur (Kotim).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalteng, Eddy Karusman, menyampaikan bahwa sekolah-sekolah tersebut masih dalam tahap persiapan pembangunan dan verifikasi oleh pemerintah pusat. “Untuk sementara Sekolah Rakyat di Kalteng ini masih empat. Yang lainnya masih dalam bentuk proposal dan masih diverifikasi oleh Kementerian,” ujar Eddy, Minggu 2 November 2025.
Dia menjelaskan, sesuai arahan nasional, setiap kabupaten di Indonesia diharapkan memiliki minimal satu Sekolah Rakyat sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. “Secara nasional memang diarahkan agar setiap kabupaten memiliki Sekolah Rakyat. Minimal satu di tiap kabupaten,” jelasnya.
Terkait peran pemerintah provinsi, Eddy menyebut Dinsos Kalteng berfungsi sebagai pembina dan penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program. “Peran provinsi adalah pembinaan dan monitoring, serta meneruskan informasi dari Kementerian ke daerah. Kita juga mendorong agar kabupaten dan kota lebih aktif mempersiapkan pembangunan,” terangnya.
Dia menambahkan, proses verifikasi Sekolah Rakyat mencakup sejumlah aspek penting seperti status lahan, kelayakan sarana, dan pendataan calon peserta dari keluarga tidak mampu. “Selain lahan, verifikasi juga menyangkut data calon peserta dari masyarakat kurang mampu. Semua diverifikasi oleh Dinas Sosial kabupaten/kota,” ujarnya.
Eddy berharap ke depan Sekolah Rakyat dapat berkembang lebih baik dan menjadi sarana pendidikan sekaligus pemberdayaan sosial bagi anak-anak di Kalteng. “Ini kan sekolah rintisan, fasilitasnya sudah cukup lengkap dan sesuai standar untuk tahap awal. Harapan kita ke depan, saat pembangunan berikutnya dimulai, pelaksanaannya bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.
Disdik Kalteng Evaluasi Pengelolaan MBG Sekolah Rakyat Usai Temuan Makanan Tak Layak di Kotim
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan MBG di Sekolah Rakyat, menyusul temuan adanya makanan tidak layak saji di salah satu sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, M. Reza Prabowo, mengatakan bahwa pihaknya akan menelusuri lebih lanjut penyebab kejadian tersebut, termasuk memastikan sistem penyediaan makanan di sekolah tersebut. “Kita tentu harus pelajari dulu, mereka itu catering atau masak sendiri. Tapi informasinya sementara, itu dari catering. Tentu akan kita evaluasi agar hal serupa tidak terulang,” ujar Reza.
Dia menegaskan, meskipun ada temuan tersebut, pemerintah tetap berkomitmen mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. “Kita harus dukung program Pak Presiden agar berjalan lancar di Kalimantan Tengah. Pak Gubernur juga hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat, memastikan pelayanan bagi peserta didik berjalan baik,” jelasnya.
Dalam kunjungan Gubernur ke Sekolah Rakyat di Palangka Raya, ditemukan bahwa sebanyak 75 peserta didik telah menerima layanan pendidikan, asrama, dan konsumsi yang disediakan pemerintah. “Tadi Pak Gubernur sempat bertanya ke anak-anak, bagaimana makanannya? Mereka bilang enak, bahkan lebih enak dari di rumah. Mereka terlihat senang dan nyaman di sini,” kata Reza.
Reza menambahkan, faktor kenyamanan dan jaminan kebutuhan dasar seperti makan dan tempat tinggal menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak untuk mau bersekolah di Sekolah Rakyat. “Selain materi pembelajaran, mereka tinggal di asrama dan mendapat makanan gratis dari pemerintah. Itu yang membuat anak-anak semakin semangat belajar,” tutupnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post