PALANGKA RAYA – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi BEM Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Tengah, organisasi Cipayung Plus, serta elemen masyarakat menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 1 September 2025.
Aksi yang dimulai sejak pukul 13.00 WIB tersebut berlangsung tertib, aman, dan damai, tanpa adanya tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas umum. Namun, sempat terjadi insiden kontroversial saat massa aksi membawa kepala babi dan mengangkatnya di hadapan peserta aksi serta jajaran DPRD dan kepolisian diiringi orasi, sebagai simbol protes terhadap kinerja legislatif.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, didampingi Wakil Ketua II Muhammad Ansyari serta sejumlah anggota dewan, turun langsung menemui massa. Mereka duduk bersama mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan perwakilan mahasiswa serta masyarakat.
“Saya dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan. Kegiatan ini berlangsung secara benar, konstitusional, dan sesuai aturan. Oleh sebab itu, secara kelembagaan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujar Arton.
Dia menegaskan, seluruh tuntutan yang disampaikan telah diterima secara resmi, ditandatangani pimpinan DPRD, dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat. “Kami dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berjanji akan menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Aliansi Gerakan September Hitam, Anwar, menekankan agar aspirasi tersebut benar-benar diperjuangkan. “Bapak tolong apresiasikan suara ini kepada pusat, tolong komitmennya. Ini amanat rakyat, suara rakyat,” ujarnya.
Aliansi menyampaikan sejumlah tuntutan strategis, di antaranya mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut Undang-Undang TNI, serta merevisi kembali RKUHAP agar tidak melegitimasi tindakan brutal aparat.
Selain itu, aliansi juga menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan, serta meminta peningkatan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah melalui evaluasi yang lebih ketat dan akuntabel. Aksi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut diakhiri dengan pembacaan tuntutan, penandatanganan dokumen aspirasi, dan pembubaran massa secara tertib.
Sebelumnya, aliansi Cipayung Plus juga siap bersuara pada aksi damai di depan Gedung DPRD Kalteng. “Menyikapi problematika akhir-akhir ini, kami Aliansi Cipayung Plus bersama masyarakat Kalteng ingin menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik, menjunjung etika, dan menghargai keberagaman,” ujar Andri Mulyanto Koordinator Lapangan.
Dia juga meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya kelompok yang disebut-sebut akan melakukan tindakan anarkis, seperti penjarahan dan perusakan fasilitas. Hal tersebut ditegaskan bukanlah berasal dari aksi Aliansi Cipayung Plus. “Kami tegaskan, aksi kami tidak bertujuan membuat onar. Justru kami ingin memastikan penyampaian aspirasi berjalan dengan tertib dan bermartabat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh peserta aksi dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif serta mengedepankan dialog dalam setiap penyampaian pendapat tanpa adanya tindakan anarkisme maupun tindakan yang menimbulkan kerugian. “Kami akan menyuarakan keresahan yang terjadi, baik yang berkaitan dengan isu nasional maupun permasalahan di Kalimantan Tengah, namun semua akan dilakukan secara seksama dan damai,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post