PALANGKA RAYA – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kalimantan Tengah hingga kini belum mendapat kepastian jadwal setelah adanya penundaan. Steering Committee (SC) Musda Golkar Kalteng, Siti Nafsiah, mengungkapkan bahwa belum ada pemberitahuan resmi dari DPD Provinsi terkait rencana penyelenggaraan agenda tersebut.
“Sejauh ini belum ada perkembangan ataupun pemberitahuan resmi. Kalau memang akan dilaksanakan, DPD provinsi pasti memberi tahu lebih dulu karena DPD kabupaten/kota sebagai pelaksana tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya,” ujar Siti, Selasa 26 Agustus 2025.
Dia menegaskan, hingga saat ini pihak panitia maupun DPD II belum menerima informasi resmi terkait waktu pelaksanaan. “Kalau Musda mau digelar minggu depan, setidaknya minggu ini sudah ada pemberitahuan. Jadi, bisa dipastikan belum ada jadwal,” tambahnya.
Menurut Siti, penentuan jadwal Musda sangat bergantung pada kehadiran Ketua Umum DPP Partai Golkar yang diwajibkan hadir langsung. Dari sekitar 30 provinsi, baru 11 yang telah melaksanakan Musda. “Ketua Umum memiliki agenda yang sangat padat, bahkan sering ke luar negeri. Jadi memang sulit mencari waktu yang tepat,” jelasnya.
Dia juga mencontohkan, di beberapa daerah Musda juga pernah mengalami penundaan hingga satu bulan, seperti yang terjadi di Bali. Penundaan ini, menurutnya, bukan disebabkan faktor politik, tetapi murni menyesuaikan agenda Ketua Umum.
Meski demikian, desakan dari DPD II untuk segera menggelar Musda dinilai wajar agar proses konsolidasi di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan dapat segera berjalan. “Kami di panitia juga ingin cepat selesai, karena persiapan tidak mudah. Pemesanan hotel, akomodasi, dan ruang besar untuk peserta harus dilakukan jauh-jauh hari. Jika jadwal berubah mendadak, tentu merepotkan,” kata Siti.
Terkait kandidat ketua, ia memastikan hanya kader internal yang dapat maju. “Golkar adalah partai kader, tidak mungkin ada orang luar tiba-tiba muncul. Biasanya calon sudah berkiprah minimal belasan tahun di partai dan pernah menjadi pengurus,” ujarnya.
Sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak), setiap calon harus memperoleh minimal 30% dukungan, yang dibuktikan dengan surat resmi dari ketua dan sekretaris DPD. Namun, pendaftaran calon belum dibuka sehingga dukungan resmi juga belum dapat dipastikan.
“Siapa pun yang nanti terpilih harus kita dukung bersama. Yang terpenting adalah bisa memberi kontribusi nyata untuk pembangunan daerah,” ucapnya. Siti juga menyebutkan bahwa Fraksi Golkar DPRD seluruh Indonesia akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta pada 1–3 September mendatang. “Karena semua anggota fraksi diundang, kecil kemungkinan Musda digelar pada akhir Agustus hingga awal September,” tutupnya.
(nra/matakalteng)
Next Post
