PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan serapan anggaran sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan hingga ke pelosok daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun 2025, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin 28 Juli 2025.
“Tahun ini adalah tahun pertama masa kepemimpinan kami. Komitmen kami jelas, pembangunan Kalteng harus makin merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah pedalaman,” ucap Edy.
Edy menjelaskan, arah pembangunan Kalimantan Tengah ke depan dirumuskan dalam visi-misi pemerintahan saat ini: “Mengangkat harkat dan martabat, khususnya Masyarakat Dayak dan umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai NKRI, menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat, menyambut Indonesia Emas 2045.”
Untuk mendukung visi tersebut, serta sejalan dengan ASTA CITA Presiden RI, percepatan realisasi anggaran menjadi prioritas strategis. Rakor TEPRA bukan hanya agenda evaluatif, tetapi momentum untuk mempercepat implementasi program-program pembangunan.
“Rakor ini bukan ajang mencari kesalahan atau kambing hitam. Justru sebaliknya, ini forum untuk mencari solusi dan menyusun langkah-langkah perbaikan yang konkret, agar anggaran benar-benar memberi dampak ke masyarakat,” tegas edy.
Wagub juga mengapresiasi tiga perangkat daerah provinsi dan tiga kabupaten yang menunjukkan kinerja serapan anggaran tinggi. Namun ia mengingatkan, capaian tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan efisiensi pelaksanaan program.
“Optimalisasi anggaran tak hanya bicara belanja fisik, tapi juga soal efektivitas, efisiensi, dan tepat sasaran,” ujarnya. Disisi lain, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Akhmad Husain, memaparkan bahwa hingga 30 Juni 2025, realisasi keuangan APBD Provinsi baru mencapai 21,88 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,22 triliun.
Sementara target triwulan II adalah 50 persen, sehingga terdapat deviasi sebesar 28,12 persen. “Capaian di tingkat kabupaten/kota pun belum optimal. Rata-rata serapan keuangan hanya 28,37 persen dari pagu Rp24,64 triliun, dengan realisasi fisik baru 31,49 persen,” ujarnya.
Menurutnya, rendahnya serapan disebabkan oleh sejumlah kendala, mulai dari penyesuaian sistem katalog elektronik versi 6, efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden, hingga hambatan teknis dan administratif di lapangan. “Beberapa perangkat daerah menghadapi kendala regulasi dan keterlambatan proses pencairan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program prioritas,” jelas Akhmad.
Wagub Edy juga menekankan pentingnya peran kabupaten/kota dalam menyukseskan program strategis daerah, seperti pengembangan koperasi Merah Putih, cetak sawah untuk ketahanan pangan, dan pemberdayaan UMKM lokal.
Ia berharap Rakor TEPRA tidak menjadi rutinitas belaka, tetapi forum yang melahirkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi, meningkatkan disiplin anggaran, dan mempercepat manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat luas. “Jadikan Rakor ini sebagai bukti nyata keseriusan kita dalam membangun Kalteng yang berkah, maju, dan sejahtera, menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post