PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini tengah mempersiapkan program sekolah rakyat. Empat kabupaten yang akan menjadi sekolah rintisan berada berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan, Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya. Program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan rentan.
Kepala Dinas Sosial Kalteng, Eddy Karusman, menyebut masih ada tiga kabupaten yang belum mengusulkan proposal pendirian sekolah rakyat, yakni Barito Utara, Murung Raya, dan Barito Timur. “Hampir semua kabupaten/kota yang sudah mengusulkan sekarang tinggal menunggu jadwal verifikasi. Empat lokasi rintisan sudah berjalan dan dalam tahap renovasi,” ujarnya kepada awak media usai menghadiri rapat pimpinan di AJT, Rabu 23 Juli 2025.
Sekolah rintisan ini bersifat sementara sambil menunggu pembangunan sekolah definitif di lahan yang telah disiapkan. Salah satu contohnya, bangunan hotel di Katingan direnovasi menjadi sekolah rintisan dan diperkirakan menjadi lokasi pertama yang beroperasi. Eddy menargetkan sekolah-sekolah ini bisa mulai beroperasi pada tahun 2025. “Awalnya ditargetkan Agustus, tetapi masih menunggu petunjuk dari Kementerian Sosial. Tahun ini pasti jalan,” katanya.
Menurut Eddy, pemerintah provinsi hanya bertanggung jawab pada penyediaan lahan, prasarana dasar, dan renovasi bangunan. Sementara itu, anggaran untuk pengadaan guru, operasional, dan kurikulum sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat. “Kita hanya menyiapkan lahan dan fasilitas dasar. Selebihnya dari pusat,” jelasnya.
Empat sekolah yang sedang disiapkan ini mencakup berbagai jenjang, dari SD hingga SMA. Di Katingan direncanakan untuk SMP dan SMA, Palangka Raya untuk SD, Sampit untuk SMP, dan Gunung Mas kemungkinan SD dan SMP. “Jenjangnya bergantung pada kemampuan daerah dan jumlah calon siswa,” katanya.
Konsep sekolah ini berbasis asrama. Semua siswa diwajibkan tinggal di asrama, termasuk untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. “Kalau juknis mewajibkan asrama, ya harus asrama. Kita menunggu petunjuk teknis dari pusat,” ucap Eddy. Siswa yang diterima merupakan anak-anak yang terdaftar dalam Data Terpadu Sejahtera Nasional (DTSEN), khususnya kategori desil 1 dan 2, yaitu keluarga miskin ekstrem atau rentan.
“Seleksi siswa berbasis DTSEN. Mereka yang putus sekolah atau baru akan masuk sekolah akan didampingi oleh petugas sosial dari Kementerian Sosial,” jelasnya. Program ini juga terintegrasi dengan Prioritas Huma Betang dan Kartu Huma Betang yang menjadi program sosial pemerintah provinsi. “Semua program sosial kami berbasis data DTSEN dan terintegrasi,” kata Eddy.
Terkait guru, ia menegaskan rekrutmen masih dalam tahap persiapan oleh kementerian terkait. “Statusnya kemungkinan P3K. Semua berbasis data pusat,” ujarnya. Sekolah rakyat ini diprioritaskan untuk kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tinggi. “Semua kabupaten wajib punya satu. Fokusnya di daerah dengan kemiskinan tinggi, datanya dari BPS dan Kemensos,” tandas Eddy.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post