PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mendorong pelaksanaan berbagai program di sektor kesehatan pada tahun ini. Namun, hingga saat ini, rincian anggaran yang dialokasikan secara pasti masih dalam proses pembahasan.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyampaikan bahwa pembahasan anggaran masih berlangsung dalam rapat internal pemerintah. “Masih belum. Barusan rapat tadi, rapat penyerapan anggaran,” ujar Edy saat ditemui di DPRD Provinsi, senin 23 Juni 2025.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa beberapa program prioritas telah berjalan, salah satunya adalah operasional Rumah Sakit Hanau. “Pertama, program rumah sakit yang di Hanau itu kan sudah berjalan. Ya, itu cukup baik, berdasarkan laporan dari Kadis Kesehatan kita dan kemarin dari Direktur Rumah Sakit Hanau. Artinya, sementara ini masih bisa jalan mereka,” jelasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov juga tetap melanjutkan program pengobatan gratis yang terintegrasi dalam berbagai kegiatan masyarakat. “Ada. Kan Pak Gubernur selalu menyampaikan di setiap kegiatan, misalnya pasar murah, itu harus dibarengi dengan pengobatan gratis,” ujar Edy.
Dia berharap program pengobatan gratis ini dapat dijalankan oleh seluruh rumah sakit milik daerah, termasuk yang berada di bawah kewenangan kabupaten/kota. “Harapannya seperti itu, kita sampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota,” tambahnya.
Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan rumah sakit daerah menolak pasien, Edy menegaskan bahwa seharusnya tidak ada alasan bagi rumah sakit menolak masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, mengingat alokasi anggaran sektor kesehatan yang menjadi prioritas nasional.
“Saya kira enggak lah. anggaran 10 persen bidang kesehatan itu kan mestinya harus menjadi satu prioritas yang harus diprogramkan,” tegasnya. Di sisi lain, Edy juga menanggapi isu nasional terkait penghapusan sekitar 7.000 peserta BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat. Ia menyebut pihaknya masih mendata kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat Kalteng.
“Kita sedang melakukan inventarisasinya. Belum dilaporkan, nanti yang secara teknis dinas terkait,” katanya. Terkait bantuan BPJS Kesehatan dari Pemprov, Edy menjelaskan bahwa masih dirapatkan, dilaporkan sama Pak Dr. Suyuti, setelah Padisnes di Rakor dengan Pak Gubernur.
Dia menambahkan, pelaksanaan program bantuan sosial kesehatan ini dilakukan secara fleksibel, sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. “sejauh ini kita fleksibel, sesuai kebutuhannya,” pungkas Edy. Dengan berbagai upaya tersebut, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post