PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Kalteng. Hal ini ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Reza Prabowo.
Dalam peringatan HUT Kalteng beberapa waktu lalu, Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan beberapa poin penting dalam 100 hari program kerjanya, termasuk fokus utama pada sektor pendidikan.
“Sebagaimana disampaikan Bapak Gubernur, beliau tidak ingin ada anak-anak Kalimantan Tengah yang tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, dan tidak ada yang kelaparan,” ujar Reza, Minggu 25 Mei 2025.
Reza menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Kalteng siap mengimplementasikan dan menyukseskan seluruh arahan Gubernur. Salah satu langkah nyata yang akan segera diluncurkan adalah program sekolah gratis dan kuliah gratis.
“Rencana launching sebenarnya sudah kami siapkan hari ini, namun karena keterbatasan waktu, kita tunda dan akan dibuat acara tersendiri untuk peluncurannya,” jelas Reza.
Program sekolah dan kuliah gratis ini akan dijalankan melalui program Kartu Huma Betang, yang dijadwalkan akan diterapkan penuh pada tahun 2026. Meski demikian, pihaknya masih berkoordinasi dengan Gubernur untuk kemungkinan percepatan implementasi di tahun ini atau tahun depan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Reza Prabowo menambahkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan pendataan terhadap masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah pedalaman.
“Pendataan dilakukan agar bantuan dan program dapat tepat sasaran. Kami ingin memastikan anak-anak dari keluarga berpenghasilan di bawah UMP bisa tetap sekolah tanpa memikirkan biaya,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa biaya pendidikan untuk anak-anak di pedalaman akan ditanggung pemerintah, dan tidak ada pungutan apapun di sekolah. Namun, bagi masyarakat yang mampu, tetap diperbolehkan memberikan kontribusi sukarela bagi sekolah.
“Semua sekolah punya program sekolah gratis, tapi penerapannya disesuaikan. Jika ada siswa tidak mampu, mereka tidak boleh dipungut biaya, pemerintah yang bayarkan,” jelasnya.
Program kuliah gratis juga menjadi salah satu andalan yang dicanangkan Gubernur melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana. Program ini menyasar masyarakat tidak mampu dan yang tinggal di pedalaman agar dapat mengenyam pendidikan tinggi.
Reza Prabowo menyebut, Pemprov telah bekerja sama dengan 32 perguruan tinggi negeri dan swasta di Kalimantan Tengah. “Hampir semua perguruan tinggi sudah siap mendukung program kuliah gratis ini,” tegasnya.
Berbeda dengan program bantuan pendidikan seperti TABE yang disalurkan langsung ke rekening penerima, bantuan kuliah gratis akan disalurkan langsung ke perguruan tinggi. “Jadi mahasiswa yang menerima bantuan kuliah gratis tidak akan membayar apa pun, bahkan sampai wisuda pun gratis,” tuturnya
Dinas Pendidikan juga terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program pendidikan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan efektif. “Kita akan terus evaluasi semuanya,” tutup Reza.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post