PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,3 triliun untuk sektor pendidikan pada tahun ini. Program strategis yang diusung mencakup pendidikan gratis mulai dari jenjang SMA/SMK/SLB hingga bantuan kuliah gratis bagi 10.000 mahasiswa.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran melalui Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menegaskan bahwa pendidikan adalah hak semua warga, termasuk mereka yang berada di pelosok dan masyarakat tidak mampu.
“Biaya sekolah bahkan hingga kuliah sepenuhnya ditanggung pemerintah. Tidak ada pungutan,” kata Edy, Minggu 4 Mei 2025.
Salah satu program unggulan Pemprov adalah Satu Keluarga Satu Sarjana yang bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi secara merata. Pemerintah juga memperkuat infrastruktur pendidikan dengan pengadaan TV interaktif, papan tulis digital, serta membangun Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan alternatif di wilayah yang belum terjangkau pendidikan formal.
“SDM adalah kunci. Kalau hanya mengandalkan sumber daya alam, suatu saat akan habis. Tapi kalau kita punya SDM dan ilmu pengetahuan, itu tidak akan pernah habis,” lanjut Edy.
Peluncuran resmi program kuliah gratis bagi 10.000 mahasiswa direncanakan pada peringatan Hari Jadi Provinsi Kalteng, 23 Mei 2025.
Senada dengan hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo menyatakan bahwa momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini menjadi motivasi tambahan untuk mempercepat realisasi berbagai program pendidikan.
“Kita ingin pendidikan di Kalteng tidak hanya merata, tetapi juga berkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Pemprov juga tengah memfinalisasi regulasi Kartu Huma Betang yang akan mengintegrasikan berbagai program bantuan pendidikan. Selain itu, uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dimulai di Palangka Raya sebagai bagian dari upaya mendukung tumbuh kembang peserta didik.
Reza menegaskan bahwa seluruh program pendidikan akan berbasis data terkini untuk menghindari tumpang tindih, dan ditargetkan berjalan menyeluruh paling lambat tahun 2026.
Dalam mendukung transparansi dan digitalisasi, Pemprov meluncurkan aplikasi Pena Kalteng yang memungkinkan masyarakat memantau kondisi sekolah secara real-time. Pemerintah juga tengah menyusun surat edaran untuk mengatur kegiatan seperti study tour dan wisuda agar pelaksanaannya lebih efisien dan tepat sasaran.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media, Pemprov Kalteng optimistis mampu mewujudkan sistem pendidikan yang merata, berkualitas, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post