PALANGKA RAYA – Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menekankan pentingnya Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebagai alat untuk memantau perkembangan status gizi masyarakat. Survei ini, menurut Leonard, sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk menangani masalah gizi serta meningkatkan kesehatan masyarakat.
“Data yang diperoleh dari survei ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan program yang lebih efektif untuk menangani masalah gizi dan meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujar Leonard, Jumat 10 Januari 2025.
Leonard juga mengungkapkan beberapa alasan mendasar dilaksanakannya SSGI, di antaranya pelaksanaan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, di mana Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk publikasi angka stunting kabupaten/kota setiap tahun. Selain itu, evaluasi dan penilaian kemajuan intervensi konvergensi dari berbagai kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah, juga menjadi bagian penting dari proses ini.
Leonard menambahkan bahwa pelaksanaan SSGI juga terkait dengan pemenuhan laporan Disbursement Link Indicator (DLI) dalam Program Investment in Nutrition and Early Years (INEY) yang dikoordinasikan oleh Kantor Wakil Presiden. Dengan data yang akurat, angka stunting kabupaten/kota dapat dipublikasikan dengan baik, serta membantu penetapan Dana Insentif Daerah (DID) oleh Kemenkeu.
Terkait dengan progres updating data balita per 7 Januari 2025, Leonard mengungkapkan bahwa dari 14 kabupaten/kota dengan total blok sensus 891, sembilan kabupaten telah menyelesaikan updating data. Sementara lima kabupaten/kota yang belum menyelesaikan data yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Murung Raya.
Progres updating data Kalimantan Tengah telah mencapai 98,32 persen, menempatkan provinsi ini pada urutan ke-15 secara nasional. “Pencapaian ini merupakan kolaborasi dari semua pihak. Dengan semua pihak ikut aktif dalam proses ini, bertindak cepat bekerja cermat, semoga benar-benar dapat mencapai target yang kita inginkan,” harap Leonard.
Selain itu, Leonard juga mengingatkan mengenai pelaporan TPPS Semester II Tahun 2024, di mana beberapa kabupaten/kota masih belum mengunggah laporan pada Web Aksi Bangda Kemendagri. Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Lamandau.
“Bagi Kabupaten/Kota yang belum, untuk dapat segera menyelesaikan dan upload pada Web Aksi Bangda Kemendagri, agar pelaporan TPPS Semester II Tahun 2024 Kalimantan Tengah dapat 100 persen sebelum batas waktu yang ditentukan,” pungkas Leonard. Dengan langkah ini, diharapkan Kalimantan Tengah dapat mencapai target yang telah ditetapkan untuk mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan status gizi masyarakat.
Dikesempatan yang sama Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Muhamad Katma F. Dirun, saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, pada Jumat 10 Januari 2025.
Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi pelaksanaan program MBG, yang melibatkan pihak Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Kabupaten/Kota. Katma dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Program MBG di Provinsi Kalteng hingga saat ini belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan belum adanya kejelasan mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan program tersebut.
“Masih belum ada kejelasan apakah pelaksanaan Program MBG ini semuanya dikerjakan oleh BGN dan apa peran Pemda, sehingga kami perlu kejelasan agar tidak terjadi kesalahan di lapangan,” ungkap Katma, yang juga mengingatkan agar program ini tidak berakhir dengan kegagalan yang dapat merugikan Pemerintah Daerah.
Selain itu, Katma menambahkan bahwa Pemerintah Daerah diminta untuk menyediakan tanah atau lahan guna keperluan pembangunan dapur umum. “Dapur dan pihak penyedia sudah siap, tinggal menunggu dukungan dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Elisa A., menjelaskan bahwa Program MBG ini dilaksanakan di 26 provinsi di Indonesia, dan Kalteng termasuk prioritas pelaksanaan. Program ini akan dijalankan di enam titik, dengan pilot project di Kota Palangka Raya, tepatnya di Jalan Diponegoro dekat Kodim/Damkar.
Namun, pelaksanaan program terkendala masalah pengadaan food tray atau ompreng. Elisa berharap agar Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan BGN untuk menyukseskan program MBG ini, sambil menunggu regulasi dan petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.
(vi/matakalteng)
