PALANGKA RAYA – Inflasi di Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini masih bisa dianggap rendah, dan bersamaan dengan provinsi lainnya. Hal ini menandakan upaya pemerintah untuk menekan inflasi telah membuahkan hasil.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Ello mengungkapkan, Kalteng menempati urutan ke-8 dengan angka inflasi sebesar 2,58 persen. Menurutnya, hal tersebut adalah buah dari instruksi kepala daerah, Gubernur Kalteng, kepada TPID dan Satgas Pangan untuk menekan inflasi sesuai dengan kebijakan Presiden.
Terkait dengan stok bahan pokok di Kalteng, Yuas menjelaskan bahwa masih aman dan tercatat masih mencukupi hingga tahun baru 2024.
“Hingga saat ini terdapat beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, seperti daging sapi yang mencapai Rp 165 ribu per kg karena permintaan yang tinggi menjelang Natal dan daging ayam ras sebesar Rp 53 ribu per kg,” ungkapnya, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 27 Desember 2023.
Namun, dirinya memastikan bahwa Kalteng masih bertindak secara aktif dalam memantau dan mengantisipasi perubahan harga bahan pokok agar inflasi tetap terkendali. Tercatat beberapa harga bahan pokok di Kabupaten Katingan naik secara signifikan, termasuk daging sapi, cabai, beras, dan gula pasir.
Oleh karena itu, lanjut Yuas Elko berharap, bahwa sinergi antara kabupaten dan kota dapat ditingkatkan dalam rangka pengendalian inflasi di seluruh Kalteng. Pengendalian inflasi tidak hanya difokuskan pada daerah-daerah terpencil atau jauh dari ibu kota provinsi, melainkan pada seluruh daerah secara merata dan berkelanjutan.
“Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten dengan tingkat inflasi tinggi perlu diberikan komunikasi dan bahkan peringatan jika perlu,” imbuhnya.
Dengan upaya bersama-sama, masyarakat, pemerintahan daerah dan pemerintah pusat, diharapkan stabilitas harga bahan pokok dan inflasi di Kalteng dan seluruh Provinsi di Indonesia dapat terkendali. Perlu diingat bahwa inflasi yang terkendali akan berdampak pada stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita patut berterima kasih kepada upaya pemerintah dalam menjaga kinerja ekonomi nasional dengan selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post