PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah (Kalteng), Suyuti Syamsul mengatakan, bahwa penyakit kusta merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia, setiap tahun ditemukan sekitar 20.000 penderita kusta.
“Salah satu penyebab masih tingginya jumlah penderita tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang kedua penyakit ini melalui penyuluhan menjadi hal yang utama dalam upaya menemukan penderita sedini mungkin. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi beban ganda karena munculnya beberapa penyakit menular baru, sementara penyakit menular lainnya belum dapat dikendalikan dengan tuntas,” bebernya, Selasa, 24 Oktober 2023.
Dijelaskannya, penularan terjadi pada penderita kusta yang tidak diobati ke orang lain dengan kontak lama melalui pernapasan. Namun, tidak semua orang dapat tertular penyakit kusta, hanya sebagian kecil saja (sekitar 5%) yang tertular kusta dari 100 orang yang terpapar (95% orang yang tidak menjadi sakit, tiga orang sembuh sendiri tanpa diobati, dua orang menjadi sakit dan perlu pengobatan).
Di Kalteng sendiri, pada 2022 penyakit kusta memiliki angka prevalensi 0,4/10.000 penduduk, dimana standar untuk mempertahankan status eliminasi kusta adalah prevalensi 1/10.000 penduduk. Sehingga, status eliminasi kusta yang sudah diperoleh Kalteng pada 2018 tetap terjaga, namun yang perlu diperhatikan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada 2023 memiliki pervalensi 1.03/10.000 penduduk sehingga perlu dilakukan intervensi untuk mencegah penularan melalui survei kontak maupun edukasi PHBS dan perawatan diri.
“Selain itu, dari data laporan kusta tahun 2023 masih terdapat kasus cacat tingkat II kusta sebesar 14% yang terjadi pada beberapa pasien kusta di wilayah Kabupaten Lamandau, Kapuas dan Barito Timur, sehingga perlu diutamakan dalam deteksi yang lebih dini dan perawatan diri bagi pasien kusta, karena diharapkan presentasi cacat tingkat II kusta dapat ditekan hingga < 5% dari total seluruh kasus,” ucapnya.
Kemudian, Suyuti menyampaikan bahwa seluruh Kabupaten/Kota di Kalteng dalam lima tahun terakhir sudah menjalankan surveilans Frambusia dan tidak ditemukan lagi adanya kasus Frambusia sejak terakhir kali ditemukan pada tahun 2016 di Kabupaten Pulang Pisau dan Kotawaringin Timur.
Sehingga berdasarkan hasil pencapaian tersebut didorong kepada seluruh Kabupaten/Kota untuk dapat bekerja sama melengkapi syarat mendapatkan sertifikat eradikasi frambusia tingkat Kabupaten/Kota, dimana kelengkapan syarat tersebut berupa dokumen komitmen pemerintah daerah dan bukti kegiatan surveilans yang memadai dalam mendeteksi potensi terjadinya kasus frambusia.
“Perlu diketahui, hingga awal tahun 2023 sudah ada tujuh Kabupaten/Kota yang sudah mendapat sertifikat eradikasi frambusia, yaitu Kotawaringin Barat, Sukamara, Murung Raya, Lamandau, Barito Selatan, Barito Utara, dan Gunung Mas, sehingga diharapkan kabupaten lain dapat segera menyusul untuk mendapatkan sertifikat eradikasi Frambusia,” pungkasnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post