PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), Leonard S. Ampung mengatakan, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program yang terintegrasi dari Pusat hingga ke Daerah yang melibatkan seluruh pihak dari kalangan Pemerintah dan non-Pemerintah di seluruh tingkatan pemerintahan.
Hal ini disampaikannya saat mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, saat membuka Coaching Clinic 1 Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Lamandau dan Katingan, di Aula Bapeddalitbang Kalteng, Kamis, 22 Juni 2023.
“Program ini dilakukan secara bertahap yang melibatkan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk pengarusutamaan pembangunan sanitasi agar pembangunan dan layanan sanitasi dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” katanya.
Dikatakannya, pada tahun 2015-2019 program PPSP memfokuskan pada pemutakhiran SSK dan juga implementasi SSK. Sementara di tahun 2020-2024, program PPSP fokus pada peningkatan akses dan layanan sanitasi berkelanjutan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs).
“Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.4.3-1290/Kep/Bangda/2022 tanggal 30 Desember 2022, Kabupaten Lamandau dan Katingan ditetapkan sebagai kabupaten yang memperoleh pendampingan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) tahun 2023 dari Pemerintah Pusat. Pendampingan tahun 2023 ini dimaksudkan untuk pelaksanaan kegiatan milestone 1, 2, 3, dan kegiatan Coaching Clinic 1 yang kita laksanakan ini sebagai bagian dari kegiatan milestone 1 yang dilaksanakan oleh Kabupaten Lamandau dan Katingan,” jelasnya.
Lebih lanjut Leo menyebutkan, pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan input/masukan dan saran dari Pokja Perumahan, Permukiman, Air Minum, Sanitasi (PPAS) Provinsi dan Pusat terhadap data profil sanitasi wilayah dan usulan paket kebijakan pembangunan sanitasi yang telah disusun Kabupaten Lamandau dan Katingan.
“Untuk itu, saya harapkan peran aktif dari Pokja Provinsi dan Pusat untuk memberikan input/masukan dan saran,” pesan Leo.
Ketika dibincangi usai membuka acara, Leo mengungkapkan permasalahan PPSP ini masih menjadi tantangan untuk Provinsi Kalteng, sebab masih banyak target yang belum tercapai seperti air minum yang layak, perumahan yang layak, dan juga masalah persampahan dan sanitasi.
“Diharapkan adanya komitmen bersama antara Pemerintah Daerah baik itu Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat dalam hal anggaran, kita harapkan juga adanya partisipasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada di Kalimantan Tengah. Mari kita sama-sama mengurangi kesenjangan dalam hal perumahan, persampahan, dan yang lainnya,” pungkasnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post