PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin memimpin Rapat Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap Hasil Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Inflasi bulan Februari 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), bertempat di Ruang Rapat Bajakah Utama, Lantai II Kantor Gubernur, Kamis, 2 Maret 2023.
Pada pertemuan ini Nuryakin menekankan untuk memanfaatkan data. Dia berharap rilis dari BPS tersebut dapat memacu semua stakeholder untuk bekerjasama, terutama menjelang hari besar keagamaan.
“Data rilis jangan hanya berhenti sekedar data rilis saja, tapi data yang ada harus direspon dan ditindaklanjuti ke dalam kebijakan serta program. Sebab itu, stop membicarakan data kalau kita tidak memanfaatkan data tersebut. Hal inilah yang perlu dikaji,” tekan Nuryakin.
Dijelaskannya juga, penanganan inflasi di kabupaten/kota merupakan tanggungjawab kabupaten/kota itu sendiri, sementara Pemprov hanya membantu. “Selama ini terkesan Pemprov yang gencar melakukan operasi pasar. Sedangkan kabupaten/kota terkesan menunggu bantuan Pemprov,” imbuhnya.
Pemprov Kalteng menjamin tidak akan terjadi kelangkaan barang terutama stok pangan menjelang hari besar keagamaan. “Memang ada kenaikan tapi tidak signifikan. Bagaimana kita mengantisipasinya ke depan, bagaimana kita mengambil langkah-langkah, apalagi saat ini kita akan menghadapi hari besar keagamaan,” sebut Nuryakin.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI, Taufik Saleh mengungkapkan, inflasi Kalteng sampai Februari 2023 sudah semakin terkendali. “Bahkan, kalau bicara dalam konteks sesama kawan di provinsi di Kalimantan, Kalteng itu rangking 2 setelah Kalbar,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Eko Marsoro dalam paparannya menjelaskan inflasi Kalteng tahun kalender Februari 2023 terhadap Desember 2022, untuk gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit tercatat sebesar 0,23% dan inflasi tahun ke tahun (Februari 2023 terhadap Februari 2022) tercatat sebesar 5,93%.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post