Pemprov Dukung Percepatan Belanja Daerah

PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo, atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), mengapresiasi sejumlah arahan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023.

Edy Pratowo mengungkapkan bahwa seyogyanya pemerintah daerah mengapresiasi dan melaksanakan kebijakan atau instruksi Presiden. Terkait tenaga honorer, Wagub berharap akan ada solusi terbaik untuk mengatasi permasalah tersebut. 

“Karena tenaga honor ini sudah begitu lama dan terkadang memang dibutuhkan oleh dinas itu,” terang Wagub, Sabtu 25 Februari 2023.

Terkait telah dicabutnya PPKM, Wagub sepakat bahwa ini bisa mendorong kegiatan ekonomi kembali seperti sedia kala. “Yang lebih penting belanja dipercepat, tidak ada lagi dana yang disimpan agar bisa juga mempercepat proses pembangunan bidang ekonominya,” jelasnya.

Wagub pun sepakat digitalisasi perizinan satu pintu dapat mempercepat proses perizinan berusaha dan menggairahkan iklim investasi. “Kita mendorong agar proses ini (digitalisasi perizinan) bisa dilakukan dengan baik. Teman-teman dari SOPD juga bisa mempersiapkan instrumen itu,” sebutnya Wagub.

Dalam arahannya, Presiden menekankan poin yang perlu menjadi perhatian kepala daerah, antara lain perlunya menggenjot konsumsi dan belanja masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seiring dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022 lalu.

Terkait hal itu, Presiden juga menekankan pentingnya kemudahan perizinan untuk penyelenggaraan event olahraga dan seni. “Izin-izin jangan ditahan. Agar pemilik acara bisa mempromosikan acaranya dengan baik, saya minta yang berwenang memberi izin paling tidak sebulan sebelumnya,” tegas Presiden yang menambahkan bahwa promosi wisata di desa juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Selanjutnya, Presiden menekankan perlunya hilirisasi di daerah yang tidak hanya bisa dilakukan di kegiatan pertambangan, namun perikanan dan perkebunan juga membuka peluang untuk itu.

Ketersediaan pasokan pangan yang cukup terutama menghadapi El Nino tahun ini, meningkatnya belanja produk dalam negri, bergairahnya iklim investasi akibat kemudahan proses perizinan, penurunan stunting, serta penyelesaian permasalahan tenaga honorer yang jumlahnya masih cukup tinggi menjadi poin-poin penting lain yang ditekankan Presiden dalam arahannya kali ini.

Selepas dibuka Presiden, arahan juga disampaikan Mendagri dalam Rakernas kali ini, antara lain terkait peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah yang perlu dimaksimalkan, masa transisi pasca pandemi bisa menjadi momentum menggenjot pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, situasi kondusif jelang Pilkada, penurunan stunting, perbaikan pelayanan publik, Indeks Persepsi Korupsi (IPK), kemudahan perizinan kegiatan olahraga dan seni, serta kemudahan berinvestasi.

(vi/matakalteng.com)