PALANGKA RAYA – Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi ditutup oleh Sekretaris Umum Yulindra Dedy, Rabu 30 November 2022. Secara garis besar Rakornis tersebut menghasilkan program “Dayak Bahadat” yang dijabarkan dalam program kerja masing-masing Biro DAD Kalteng.
Pada kesempatan itu, Yulindra Dedy menyampaikan, Rakornis tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan persepsi seluruh pengurus DAD Kalteng. “Komposisi pengurus DAD Provinsi Kalteng masa bakti 2022 – 2027 ini sudah sangat lengkap, dengan mengakomodir lembaga adat dan ormas Dayak yang ada di Provinsi Kalteng. Dengan itu, perlu pemahaman tugas pokok dan fungsi DAD itu sendiri,” ucap Dedy.
Menurutnya, dengan satu pemahaman dan persepsi, maka DAD Provinsi Kalteng dapat membangun organisasi yang baik serta memaksimalkan peran dalam pemberdayaan serta pelestarian kearifan-kearifan lokal di Kalteng.
“Tentu yang juga penting adalah DAD Kalteng dapat mengenjawantahkan prinsip-prinsip falsafah Huma Betang, dalam menjalankan organisasi tersebut kedepannya. Sebanyak 17 biro yang ada di DAD Provinsi Kalteng, sudah menyusun program-program berkualitas dan telah ditetapakan bersama dalam Rakornis ini,” tegasnya.
Salah satu program prioritas yaitu program Dayak Bahadat atau Dayak Bergerak Untuk Hutan Adat. Disebutkannya Gubernur sendiri minggu lalu telah menandatangani penetapan masyarakat Hukum Adat Dayak, yang berada diperbatasan dari Kabupaten Gunung Mas dan kota Palangka Raya.
Wilayah masyarakat Hukum Adat Dayak tersebut berada di lintas kabupaten/kota, sehingga menjadi kewenangan Gubernur Kalteng untuk menetapkan. “Nanti ketika sudah ditetapkan masyarakat hukum adatnya, kita DAD Kalteng mendorong penetapan wilayah adatnya di wilayah Rungan kab gumas dan Kota Palangka Raya,” tukasnya.
Diakuinya, beberapa pengurus DAD Kalteng bersama Ketua Umun DAD Kalteng dan Gubernur Kalteng telah berdiskusi terkait penetapan Wilayah Hukum Adat. Dia berharap akan lebih banyak lagi wilayah-wilayah adat yang akan ditetapkan, tidak hanya oleh gubernur namun pihaknya mendorong bupati/wali kota di Kalteng juga menetapkan wilayah masyarakat Wilayah Hukum Adat.
“Kita saat ini sudah mempunyai hutan Adat yang terletak di Pulang Pisau. Namun luasannya tidak terlalu besar. Kedepan kita berharap akan ditetapkan hutan adat dengan luas wilayah yang signifikan” ujarnya.
Potensi hutan/wilayah adat yang ada di Kalteng cukup besar, apalagi di Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Ruang, sudah ditetapkan beberapa wilayah-wilayah masyarakat adat yang perlu segera ditetapkan legalitasnya. Dengan itu, keberadaannya tidak bersingungan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat investasi.
Dedy memastikan, program-program prioritas yang telah disepakati dalam Rakornis bertujuan untuk kemajuan masyarakat Kalteng, khususnya masyarakat Dayak. “Kami mengajak seluruh pengurus untuk bersinergi dengan baik dan bekerja maksimal menjalankan program yang telah disepakati,” pungkasnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post