PALANGKA RAYA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun sebuah aplikasi, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar sosialisasi SIPD Penatausahaan sebagai langkah awal penyusunan anggaran 2023.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng Sri Suwanto pada giat tersebut yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Senin 17 Oktober 2022. Saat membacakan sambutan Sekda, Sri mengatakan bahwa sosialisasi ini sebagai langkah awal dalam persiapan penatausahaan keuangan tahun anggaran 2023.
“Kami berharap setiap PPK-SKPD, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan operator PD dapat memantapkan pengetahuan dan kemampuannya dalam penggunaan SIPD penatausahaan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ucapnya.
Ia menyebutkan untuk mewujudkan penatausahaan yang baik, maka dibutuhkan tenaga yang handal. Sri Suwanto berharap yang ada di bagian keuangan dapat memantapkan pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan aplikasi tersebut.
“Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap khususnya di bagian keuangan sebab keuangan menjadi jantungnya pemerintah yang baik,” harapnya. Dia menuturkan para bendahara harus mempunyai energi untuk mempercepat proses yang terkait keuangan. “Artinya apa, ketika proses itu cepat, maka kegiatan lain juga akan cepat,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Daldin menyampaikan dalam laporannya bahwa maksud dari sosialisasi ini adalah sinergisitas tata kelola Pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah serta percepatan peningkatan penyelenggaraan.
“Saat ini kita sudah masuk triwulan IV, sementara realisasi anggaran kita masih dibawah 60%, untuk itu saya ingatkan kembali agar kita mempercepat realisasi anggaran kita sehingga bisa mencapai 100%,” katanya. Sebagai informasi, sistem ini terdiri dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pemerintahan lainnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post