PALANGKA RAYA – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Nuryakin, menyampaikan bahwa masih banyak tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang harus dikerjakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, degradasi moral sebagai dampak era globalisasi dan teknologi, serta upaya penanganan pandemi Covid 19.
Hal ini disampaikannya saat mewakili Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2022 di Aula Hotel Neo Palangka Raya, Minggu 23 Januari 2022.
Nuryakin menyebutkan bahwa sudah menjadi tugas kita bersama untuk mencari solusinya dalam rangka akselerasi pembangunan di semua sektor kehidupan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat, masyarakat, daerah, bangsa, dan Negara RI tercinta ini.
“MUI merupakan Khadamul Ummah, karena itu keteladanan dan kearifan ulama dalam merespon persoalan umat sangat dinantikan oleh masyarakat,” tegas gubernur dalam sambutannya. Ditambahkan eksekutif bersama lembaga legislatif memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian kepada MUI, Ormas Islam, dan para ulama yang selalu berada dan bersama-sama di tengah kehidupan umat demi kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan umat.
Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Kalteng H. Khairil Anwar, dalam sambutannya, antara lain menyampaikan bahwa hampir selama 2 tahun pandemi Covid-19, MUI tidak melaksanakan kegiatan secara offline. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan tatap muka pertama yang digelar dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan ketat.
“Alhamdulillah, dengan adanya Covid-19 ini, membawa hikmah tersendiri karena kita akhirnya mendapatkan keterampilan mengikuti pertemuan lewat Zoom Meeting,” jelasnya. Lebih jauh disampaikan Khairil Anwar, pada tahun 2021, MUI Kalteng menyepakati 41 rencana kegiatan. Dari jumlah tersebut, 46% diantaranya telah terlaksana, sedangkan 43% di antaranya belum terlaksana dan akan dilanjutkan pada tahun 2021 ini.
Sesuai dengan tantangan yang kini tengah dihadapi, MUI menelurkan sejumlah program unggulan, antara lain melaksanakan langkah awal pendidikan kader ulama bekerja sama dengan IAIN Palangka Raya; melakukan pendataan ulama dan tokoh agama se-Kalteng; serta melakukan penguatan silaturahmi lintas Ormas, agama, dan budaya yang di antaranya dimaksudkan untuk mengawal pelaksanaan protokol kesehatan dan program vaksinasi.
Kemudian, program unggulan lainnya adalah melakukan sosialisasi ekonomi syariah dan pentingnya produk halal; serta melakukan dakwah dan penguatan pemahaman agama yang moderat (Islam Wasathiyah) dalam lingkungan masyarakat. “Paham-paham menyimpang, ekstrimisme dan terorisme masih berkeliaran terutama di dunia maya dan inilah perlunya diberikan pemahaman mengenai moderasi beragama,” jelas Khairil Anwar.
Pada tahun 2020-2025, MUI Pusat juga memiliki sejumlah program unggulan, antara lain menyelenggarakan pelatihan 500 da’i dan da’iyah untuk dikirim ke daerah perbatasan, daerah terdepan, dan daerah terluar; menyelenggarakan kaderisasi 5000 ulama secara nasional; melakukan penguatan ekonomi syariah dan jaminan produk halal; serta melakukan optimalisasi penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 2015 di lingkungan Dewan Pimpinan MUI Pusat.
Dari keempat program unggulan Pusat tersebut, 2 diantaranya juga menjadi program unggulan MUI Kalteng, yakni kaderisasi ulama dan penguatan ekonomi syariah. “Program MUI Kalteng tersebut, alhamdulillah bisa terlaksana dan berjalan dengan baik berkat dukungan dan bantuan hibah dari Pemprov Kalteng setiap tahunnya yang Insya Allah Kalteng akan semakin berkah,” ungkap Khairil Anwar.
Rakorwil MUI yang digelar pada 22-23 Januari 2022 ini diikuti 65 orang peserta yang terdiri dari Pengurus Dewan Pimpinan MUI Provinsi Kalteng dan Pengurus Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota se-Kalteng. Swab antigen telah dilakukan terhadap seluruh peserta pada hari Sabtu 22 Januari 2022 kemarin.
Selanjutnya, pada hari ini, Rakorwil yang bertujuan untuk menggalang masukan dan menyamakan persepsi terkait berbagai program kerja 2022 ini dirangkai dengan pemaparan materi oleh Profesor Masykuri Abdillah, Buru Besar Hukum Islam Bidang Fikih Siyasah (Fikih Politik Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, melalui aplikasi Zoom. Materi tersebut mengambil tema “MUI dan Moderasi Beragama”.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post