PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman la nina dan bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2022.
Hal ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di wilayah Kalteng dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Mayjen TNI Suharyanto. Rapat digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu 20 November 2021. “Hal ini sebagai kesiapsiagaan menghadapi Fenomena La Nina di wilayah Indonesia sesuai dengan peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG,” ujar Sugianto.
Dalam arahannya, gubernur menginstruksikan kepada Bupati/Walikota untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, dengan melakukan langkah-langkah diantaranya memberikan peringatan kepada seluruh Bupati/ Walikota khususnya yang telah menetapkan status Siaga dan Tanggap Darurat Bencana Banjir untuk tidak keluar daerah selama bencana kecuali ada hal yang sangat penting dan atas seijin Gubernur Kalteng.
Kedua, terus menerus menginformasikan kepada seluruh masyarakat dan memastikan perkembangan informasi peringatan dini mengenai cuaca dari BMKG diterima dan dipahami oleh masyarakat. Ketiga, memastikan infrastruktur/sarana prasarana pengendali dan peringatan dini banjir dan longsor beroperasi dengan baik termasuk melakukan pengelolaan tata air di wilayah masing-masing.
Keempat, menyiapkan dan mengelola seluruh Sumber Daya Manusia, logistik dan peralatan, penyiapan sarana dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat bencana (jalur dan tempat evakuasi, lokasi pengungsian) serta penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19.
Kelima, mengaktifkan tim siaga bencana untuk memantau sekitar akan gejala awal terjadinya banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang; serta Mengaktifkan Pusdalops Daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi, dan komunikasi kelembagaan terkait di Pusat dan Provinsi, Kabupaten/Kota sekitar.
Keenam, menyiapkan dukungan anggaran untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022, khusus untuk TA.2022 untuk menganggarkan 5-10% APBD untuk alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) keperluan penanganan bencana yang tidak terduga.
“Terakhir, apabila diperlukan, dapat menetapkan status darurat bencana dan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana,” papar Sugianto. Berdasarkan data dari BPBD Kalteng per tanggal 20/11/2021, terdapat 6 Kabupaten/Kota yang terdampak banjir yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan.
Dengan jumlah 40 Kecamatan, 177 Desa/Kelurahan, 33.530 KK, 96.015 Jiwa terdampak banjir dan hingga saat ini terdata 2.038 KK, 6.449 Jiwa mengungsi pada posko banjir yang telah disediakan Pemerintah.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post