PALANGKA RAYA – Pj. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, H. Nuryakin menghadiri Rapat Kerja Pansus DPRD Kalteng dengan Tim Raperda Pemprov Kalteng. Raker dihadiri secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin 20 September 2021.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing. Rapat kali ini membahas mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kalteng tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
H. Nuryakin dalam laporannya menyampaikan bahwa Kalteng telah menyampaikan yakni pertama, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 pada tanggal 29 Juni 2021 dengan Surat Gubernur Kalteng Nomor: 900/474/BKAD/2021 tanggal 29 Juni 2021. Kedua, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Ketiga, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 194 ayat (2) yang menyatakan bahwa Rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
“Keempat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 194 ayat (3) yang menyatakan bahwa Persetujuan bersama rancangan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” papar Nuryakin.
Kelima, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 197 ayat (1) yang menyatakan dalam hal dalam waktu 1 bulan sejak diterimanya rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan PERKADA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Keenam, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 197 ayat (2) yang menyatakan Rancangan PERKADA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
Ketujuh, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 197 ayat (3) yang menyatakan Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan PERKADA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Delapan, sebagaimana pertimbangan pada point 1 s.d 4 di atas dan sampai dengan saat ini DPRD belum mengambil keputusan berasama dengan Kepala Daerah apapun alasannya, maka Kepala Daerah dapat menyusun dan menetapkan PERKADA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Berdasarkan point 1 s.d 8 di atas Gubernur Kalteng telah menyampaikan Rancangan PERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi dengan Surat Gubernur Kalteng Nomor: 900/621/BKAD/2021 tanggal 13 September 2021 dan dijadwalkan pembahasannya dengan TAPD pada hari Rabu tanggal 22 September 2021.
Sementara itu, Duwel Rawing menyampaikan sebagaimana rapat terdahulu, pihaknya meminta ada laporan terkait dengan penggunaan dana Covid-19, khususnya terkait kesehatan, pemulihan ekonomi dan bantuan sosial sehingga hal ini bisa diketahui oleh masyarakat luas.
“Hal lain yang ingin diketahui yaitu bagaimana tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, karena memang ada kewajiban Pemerintah untuk menindaklanjuti LHP tersebut. 2 hal ini akan menjadi bahan selanjutnya, melihat apa-apa saja yang perlu diperbaiki kedepannya,” tutup Duwel.
(vi/matakalteng com)
Discussion about this post