PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyelenggarakan pembangunan responsif gender sebagai upaya pelibatan perempuan dalam pembangunan.
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Fahrizal Fitri pada acara verifikasi lapangan pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 secara virtual di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur, Kamis 1 April 2021.
Sekda menyampaikan, keadilan gender merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon dalam setiap aktivitas pembangunan. Ia menyebutkan gender merupakan salah satu tujuan utama pembanguan berkelanjutan (SDGS) hasil kesepakatan dari negara-negara sedunia.
“Artinya semua laki-laki dan perempuan dapat dilibatkan secara optimal dalam peran pembangunan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan sebagai salah satu komitmen,” ucap Fahrizal Fitri saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng melalui rekaman video.
Fahrizal menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalteng telah melakukan berbagai strategi untuk percepatan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) sebagai bentuk kesiapan mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Antara lain dengan dukungan regulasi percepatan PUG diantaranya Perda nomor 4 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Selain itu, beberapa Keputusan Gubernur juga telah dikeluarkan untuk mendukung percepatan PUG, antara lain Keputusan Gubernur nomor 718 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis ARG, Keputusan Gubernur nomor 141 tahun 2017 tentang Pokja PUG, Keputusan Gubernur nomor 161 tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keputusan Gubernur nomor 81 tentang Pengurus Komisi Daerah Lansia dan Keputusan Gubernur nomor 302 tahun 2018 tentang Gugus Tugas kabupaten/kota Layak Anak.
“Output dari implementasi di atas dapat dilihat dari trend IDG Provinsi Kalteng yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, tercatat pada tahun 2019 berada pada angka 83,20% dengan indeks keterlibatan perempuan di parlemen sebanyak 35,56% dan indeks perempuan sebagai tenaga profesional 45,35%. Ini memberikan sumbangan pendapatan perempuan sebesar 33,40% dari total pendapatan,” jelasnya.
Atas nama Pemerintah Prov. Kalteng, kata Fahrizal, Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Pusat/Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sehingga dari 14 Kabupaten/Kota, 5 Kabupaten dan 1 Kota diantaranya sudah diverifikasi yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Palangka Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya.
Selain itu, lanjut Fahrizal, Gubernur juga mengharapkan kualitas dan peran perempuan ke depannya semakin meningkat. Dengan begitu, maka dapat mewujudkan Prov. Kalteng yang semakin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).
“Kami Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga berharap pada kesempatan Penilaian APE dapat meningkat yang pada Tahun 2018 mendapat APE Madya meningkat ke Tingkat Utama, dan juga kami berterima kasih kepada berbagai pihak terkait yang telah bekerja sama dan tidak mengenal lelah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi terwujudnya pembangunan berbasis gender di Bumi Tambun Bungai ini,” pungkas Fahrizal.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post